Text

IMPLIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INDEPENDENSI LEMBAGA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

---

Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membawa konsekuensi signifikan terhadap desain kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketentuan baru yang mengharuskan adanya izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan menimbulkan polemik akademik maupun praktis, karena dianggap mengurangi efektivitas dan independensi lembaga tersebut dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Isu ini mencerminkan terjadinya pergeseran arah politik hukum pemberantasan korupsi dari model independensi penuh menuju model pengawasan yang lebih ketat secara struktural. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, seperti undang-undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik terkait kelembagaan KPK. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, untuk menelusuri bagaimana pergeseran regulasi mempengaruhi independensi operasional dan mekanisme pengawasan internal lembaga. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah bagaimana pengaturan kewenangan penyadapan KPK sebelum dan sesudah UU No. 19 Tahun 2019, dan apa dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 terhadap kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum perubahan, KPK memiliki kewenangan penyadapan yang bersifat mandiri dan langsung dijalankan oleh pimpinan lembaga. Namun setelah revisi undang-undang, kewenangan tersebut menjadi bergantung pada izin tertulis dari Dewan Pengawas. Melalui Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, Mahkamah menafsirkan ulang frasa “izin” menjadi “pemberitahuan”, dengan tujuan agar pengawasan oleh Dewan Pengawas bersifat administratif dan tidak menghambat tindakan penyelidikan atau penyidikan. Tafsir ini mengembalikan sebagian spirit independensi KPK sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002, meskipun secara struktural lembaga ini tetap berada di bawah kekuasaan eksekutif. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengubah kewenangan penyadapan KPK dari yang sebelumnya bebas izin (UU 30/2002) menjadi wajib izin Dewan Pengawas, sehingga membatasi fleksibilitas operasional KPK dan berpotensi menimbulkan hambatan birokratis. Namun Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 kemudian membatasi peran Dewan Pengawas hanya pada aspek administratif, menafsirkan ulang kewajiban izin menjadi sebatas pemberitahuan. Dengan koreksi ini, MK mengembalikan independensi KPK pada tingkat yang lebih proporsional, sehingga Dewan Pengawas tidak lagi memiliki kewenangan substantif mengintervensi tindakan pro justitia. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk dapat memastikan bahwa mekanisme izin penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak melemahkan efektivitas KPK melalui evaluasi berbasis data dan kemungkinan revisi terbatas, termasuk penyadapan darurat dengan persetujuan ex post. Pemerintah dan DPR juga harus menindaklanjuti Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 dengan harmonisasi regulasi agar izin Dewas benar-benar bersifat administratif dan tidak membuka ruang intervensi substantif.

---

Availability

Detail Information

Call Number

-

Language

Indonesia

NPM

231022102

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2026

Keyword(s)

Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyadap

Other Information

Petugas

Budi Santoso

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment