Filter by
IMPLIKASI PERUBAHAN KEWENANGAN PENYADAPAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHAD…
Perubahan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membawa konsekuensi signifikan terhadap desain kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketentuan baru yang mengharuskan adanya izin tertulis dari Dewan Pengawas dalam tindakan penyadapan, …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022102
- Collation
- i, 101 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- -
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-K/2012 TERHADAP HUTAN A…
Hutan adat di Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat, terutama dalam hal mengelola sumber daya alam dan mempertahankan budaya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menjadi pijakan hukum bagi pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam, termasuk hutan adat. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering meng…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 231022148
- Collation
- i, 139 Hlm.; 30x21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Peranan Peradilan Agama Dalam Pembaruan Hukum Sesuai Dengan Perkembangan Ham
Hakim pengadilan agama di Indonesia dalam putusannya masih terbelenggu dalam kaidah-kaidah hukum Islam yang umum yang belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun, setidaknya dalam 10 tahun terakhir, muncul yurisprudensi yang melahirkan kaidah baru yang berhasil menghadirkan keadilan di masyarakat tidak hanya secara tekstual tapi juga melalui keadilan substantif yang didapat antara lain…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022152
- Collation
- 138 hlm., 30 x 21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 344.09 Wah p
Penanggulangan Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir
Kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi masalah yang selalu menghantui wilayah Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Rokan Hilir. Problematika penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakar lahan dan hutan mengalami simpang siur, hal ini disebabkan segala upaya pencegahan dan sanksi yang diberikan tidak juga menimbulkan efek jera bagi pelaku serta masyarakat yang tidak henti-hentinya membuka la…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191010236
- Collation
- xvii, 90 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 634.9 Per p
Perlindungan Hukum Terhadap Kuasa Pengguna Anggaran Selaku Pejabat Pembuat Ko…
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen memiliki pisisi yang sangat riskan untuk dikriminalisasi ataupun mendapatkan tekanan dari berbagai pihak dalam pengadaan kegiatan pemerintah bidang barang dan jasa, belum jelasnya perlindungan hukum dan perhatian khusus terhadap kasus-kasus yang menimpa KPA dan PPK khususnya di Kabupaten Rokan Hilir menjadi momok yang menakutkan sehin…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201021105
- Collation
- 118 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Lus P
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umu…
Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 470 Ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan kewenangan baru bagi Bawaslu yakni kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses. Sengketa proses pemilihan umum adalah sengketa yang timbul antara KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ya…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 191021112
- Collation
- 110 Hlm
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340 Zul P
Efektivitas Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2021
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan hal yang sangat penting karena terbentuknya pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai desa dan terobosan baru terwujudnya pembaruan desa ke arah demokratisi, untuk memperkuat aturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Lahirlah Peraturan Mentri Dalam Negri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014, yang secara khusus mengatur tentang pemi…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201010343
- Collation
- i, 118 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.07 Bel e
URGENSI FAST TRACK LEGISLATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
Dalam dinamika ketatanegaraan modern, pembentukan undang-undang dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga responsif dan akuntabel. Di Indonesia, proses legislasi kerap menghadapi tantangan seperti waktu yang panjang, tumpang tindih substansi, hingga tekanan politik yang memperlambat respons terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Dalam konteks ini, konsep fast track legislation menjadi relevan sebag…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022167
- Collation
- i, 80 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 342.03 Wie u
Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Di Desa Tanjung Be…
Pengelolaan Dana desa harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan desa sangat menentukan kesejahteraan suatu desa dan Kepala Desa merupakan sumberdaya manusia yang diandalkan untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa yang dip…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 151010211
- Collation
- i, 104 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 332.17 Yud p
Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Di Desa Tanjung Be…
Pengelolaan Dana desa harus dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan keuangan desa sangat menentukan kesejahteraan suatu desa dan Kepala Desa merupakan sumberdaya manusia yang diandalkan untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa yang dip…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 151010211
- Collation
- -
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography