Text
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSENSI ELEKTRONIK DI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (DISPERINDAGKOP UKM) PROVINSI RIAU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan absensi elektronik di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Permasalahan yang muncul antara lain masih adanya keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, serta lemahnya pengawasan terhadap kehadiran pegawai sebelum penerapan sistem absensi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Fokus kajian diarahkan pada empat dimensi utama dalam model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan absensi elektronik sudah berjalan cukup baik melalui sosialisasi internal, namun masih terdapat pegawai yang kurang memahami prosedur teknis absensi. Dari sisi sumber daya, infrastruktur teknologi dan kemampuan operator sudah memadai, tetapi masih perlu peningkatan kapasitas dan penambahan jumlah perangkat agar mengurangi antrian saat jam sibuk. Pada aspek disposisi, mayoritas pegawai menunjukkan sikap positif dan menerima kebijakan ini, walaupun ada sebagian kecil yang masih bersikap resisten terhadap perubahan pola kerja. Sementara dari segi struktur birokrasi, mekanisme pelaporan absensi telah terintegrasi dengan sistem kepegawaian, namun birokrasi koreksi absensi (misalnya saat dinas luar atau mesin bermasalah) dinilai masih lamban dan memerlukan penyederhanaan prosedur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan absensi elektronik di Disperindagkop UKM Provinsi Riau telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kedisiplinan pegawai dan efisiensi pengawasan kehadiran. Namun demikian, untuk mencapai efektivitas optimal diperlukan penguatan sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sarana, penyederhanaan alur birokrasi, serta pengawasan dan evaluasi berkala
No other version available