Text
EFEKTIFITAS PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Penelitian ini bertujuan untuk meganalisa upaya optimalisasi efektivitas penerimaan pendapatan daerah pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjamin kepatuhan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas penatausahaan kas daerah serta kendala yang dihadapi oleh Bendahara Penerimaan pada BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan efektifitas penerimaan pendapatan daerah pasca implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penerimaan daerah melalui dana transfer menjadi sangat penting untuk menentukan ruang fiskal Kabupaten Kepulauan Meranti. Tingkat ketergantungan penerimaan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap dana perimbangan masih berada pada level yang sangat tinggi sementara proses transfer keuangan dari Pusat (DAK, DAU, DBH) maupun Provinsi membutuhkan proses pencatatan melalui sistem informasi keuangan (SIPD) sehingga membuat bendaharawan kesulitan mengunggah dokumen pendukung secara tepat waktu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti menetapkan 1 orang key informan dan 7 informan utama. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pemahaman program ditemukan masih terdapat kesenjangan kompetensi yang signifikan di kalangan Bendahara Penerimaan terkait dengan tahapan penatausahaan digital. Dari aspek Ketepatan Sasaran & Waktu ditemukan proses rekonsiliasi data dan pelaporan kas masih mengalami keterlambatan. Dari aspek Ketercapaian Tujuan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang Sangat Tinggi terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi. Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor Retribusi Daerah pada tahun 2023 baru mencapai 56,23%. Kendala Pasca Implementasi SIPD Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen modernisasi tata kelola keuangan menghadapi hambatan kritis di lapangan, antara lain kendala teknis organisional dimana jaringan aplikasi SIPD sering mengalami kelambatan (server error/down) pada jam kerja aktif serta ketergantungan yang tinggi pada koneksi internet yang belum merata di wilayah Kepulauan Meranti
No other version available