Text
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bengkalis serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengunakan metode campuran (mixed methods) dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris serta bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mengintegritaskan hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme penegakan hukum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penaganan perkara meliputi penyelidikan, pendampingan oleh orang tua atau wali dan Balai Pemasyarakatan, pelaksanaan diversi bagi perkara yang memenuhi persyaratan, penangkapan dan penahanan sesuai ketentuan, serta pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Meskipun demikian, pelaksanaannya masi menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan penerapan diversi akibat ancaman pidana, terbatasnya penyidik yang memiliki kompetensi dalam menangani perkara anak, tingginya beban kerja aparat, belim memadainya sarana dan prasarana, kurang optimalnya pengawasan orang tua, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kondisi psikolohis dan ketergantungan narkotika yang dialami sebagian anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penyediaan sarana pendukung, serta optimalisasi peran keluarga dan masyarakat guna meningkatan efektifitas penegakan hukum dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
No other version available