Text

Sita Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

---

Selama ini hukum pidana dibangun atas dasar paradigma retributif, sehingga sifat represif dan koersif begitu mendominasi. Seiring dengan perkembangan zaman, paradigma tersebut bergeser menuju paradigma restoratif. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut diejawantahkan melalui adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Maka, penedekatan penegakan hukum yang digunakan ialah follow the suspect, follow the money, dan follow the asset. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sita aset dalam pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi mengingat sistem pembuktian pidana merupakan sistem pembuktian yang tertinggi yaitu negatief wettelijk bewijs theorie. Serta bagaimana peraturan perundang-undangan yang ideal dalam mengatur, agar upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, Pertama, jenis penelitian adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kedua, sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Ketiga, penelitian bersifat deskriptif-analisis, yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci. Keempat, metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktifinduktif, metode deduktif digunakan sebagai acuan utama, sedangkan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara, yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum yang masih menggunakan pendekatan klasik dalam melaksanakan tugas, belum ada kebijakan yang progresif, lemahnya kerjasama/koordinasi antar lembaga dan kerjasama internasional, serta belum teredukasinya masyarakat dengan baik. Untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara diperlukan peraturan perundang-undangan yang responsif. Sejak tahun 2006, Indonesia telah meratifikasi UNCAC, namun hingga saat ini masih banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dalam hukum positif yang kiranya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi selama ini. Diantaranya yaitu, melakukan penyitaan dengan pendekatan property-based system atau menerapkan sita jaminan. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap KUHAP dan UU PTPK, yang sejak pembentukannya memang tidak dipersiapkan untuk pemulihan aset (asset recovery) dengan memperhatikan prinsip due process of law. Kata Kunci: Pemulihan Aset, Korupsi, UNCAC.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Ilmu hukum 345.05 Dwi s

Language

Indonesia

NPM

191022145

Publisher

Ilmu Hukum S2 : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

Perkara

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment