Text
Kapasitas Pemerintah Kepenghuluan Dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Kepeghuluan (Bumkep) Di Kepenghuluan Harapan Jaya
KAPASITAS PEMERINTAH KEPENGHULUAN DALAM MENGAWASI BADAN USAHA MILIK KEPENGHULUAN (BUMKEP) DI KEPENGHULUAN HARAPAN JAYA ABSTRAK AFRIANTI Tuntutan pemerintah desa yang semakin berat, menuntut adanya kapasitas pemerintah desa yang baik. Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) merupakan salah satu Badan Usaha yang di bentuk dan dijalankan di Pemerintah Kepenghuluan guna meningkatkan kemandirian Pemerintah Kepenghuluan. Pembentukan Badan Usaha Kepenghuluan ini berdasarkan pada potensi yang di miliki Kepenghuluan dan permasalahan yang muncul di Kepenghuluan tersebut. Kemunculan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) ini menuntut adanya Kapasitas Pemerintah Kepenghuluan yang baik terhadap pengelolaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Kepenghuluan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kapasitas Pemerintah Kepenghuluan dalam mengawasi Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) di Kepenghuluan Harapan Jaya, serta mengetahui faktor penghambat pemerintah kepenghuluan dalam mengawasi Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) di Kepenghuluan Harapan Jaya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pemerintahan serta memberikan masukan bagi Pemerintah Kepenghuluan dalam mengawasi BUMKep di Kepenghuluan Harapan Jaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Kapasitas Pemerintah Kepenghuluan Harapan Jaya dalam Mengawasi Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep) di Kepenghuluan Harapan Jaya belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan lemahnya pada sub indikator administratif, sumber daya manusia, aspiratif dan partisipatif. Penulis menyarankan kepada pemerintah kepenghuluan dan pengurus BUMkep hendaknya setiap melakukan kegiatan pengawasan didokumentasikan dengan baik dan lengkap, dan dilakukan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan informal pada pemerintah kepenghuluan dan pengurus BUMKep serta Pemerintah Kepenghuluan agar lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan melibatkan unsur masyarakat dalam pengawasan BUMkep di Kepenghuluan Harapan Jaya
No other version available