Text

Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

---

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar apabila dihubungkan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang terutama dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa secara hierarki undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang berada dalam tingkatan yang sama Penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar kewenangan MK dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan apa urgensi pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci. Yakni mendeskripsikan masalah yang ditemukan saling berkaitan secara relavan dan secara logis dan yuridis untuk mengetahui gambaran secara terang dan rinci tentang dasar kewenangan MK dan urgensi pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pengujian perpu terhadap UUD 1945 adalah Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, putusan a quo sebagai yurisprudensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji perpu dengan pertimbangan bahwa norma hukum yang terkandung dalam perpu kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang, maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945. Urgensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan jika materi muatan perpu diluar materi UU, atau jelas-jelas bertentangan dengan UUD, seperti pembubaran DPR (Pasal 7C UUD 1945). Pengecualian yang dikemukakan tersebut terlalu umum, bagaimana jika perpu itu tidak dengan jelas bertentangan UUD, tetapi materi perpu itu masuk dalam wilayah ketatanegaraan, seperti dalam kasus pengujian perpu KPK. Bukankah KPK merupakan lembaga negara independen, sehingga jika Presiden mengatur dengan perpu dapat terjadi campur tangan yang tentunya bertentangan dengan hakikat kehadiran KPK. Jadi dalam kasus pengujian perpu terkait KPK tersebut sudah tepat jika Mahkamah Konstitusi berpendapat memiliki wewenang dalam pengujian perpu

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 343.01 ifa t

Language

Indonesia

NPM

151010497

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2023

Keyword(s)

Mahkamah

Other Information

Petugas

Ayu Agustina

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment