Text

Sanksi Administratif terhadap Pemberhentian Kepala Daerah Yang Tidak Melaksanakan Program Strategis Nasional Berdasarkan uud No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

---

Kepala daerah yang mendapatkan legitimasi dari mekanisme yang demokratis merupakan hasil dari negara demokrasi yang didukung supremasi hukum. Polemik tentang Presiden berwenang atau tidak berwenang memberhentikan kepala daerah muncul kembali saat pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Disebutkan sebelumnya di dalam draft Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa Presiden dapat memberhentikan kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Program Strategis Nasional merupakan proyek dan/atau program Pemerintah Pusat, terlibat juga secara kolaboratif Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha dalam hal meningkatkan pertumbuhan dan suatu pemerataan yang dinilai memiliki sifat yang strategis. Dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang Kepala daerah dan/atau Wakil kepala daerah dapat dijatuhkan sanksi administratif pemberhentian sebagai Kepala daerah dan/atau Wakil Kepala daerah apabila tidak melaksanakan program strategis nasional. Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Maka dalam penelitian kali ini, terdapat 2 rumusan masalah yang membahas terkait Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apa dasar teoritis Presiden berwenang memberhentikan kepala daerah dan bagaimana tata cara pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar teori penjatuhan sanksi adminsitratif adalah berdasarkan teori sistem pemerintahan presidensial dan konsepsi negara kesejahteraan yang dianut oleh Indonesia. Prosedur pemberian sanksi ini dilakukan secara hierarkis melalui jalur non-pengadilan. Perlu dibuat aturan pemberian sanksi melalui jalur pengadilan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya penyalahgunaan wewenang oleh Presiden. kemudian pemberhentian kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional juga bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Hal ini diperkuat melalui aspek prinsip kedaulatan rakyat, asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Serta untuk mengatasi sanksi administratif berupa pemberhentian, penulis mengajukan upaya premptif, preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk menghindari terciderainya prinsip-prinsip negara demokrasi.

---

Availability

Detail Information

Call Number

Hukum 341.5 Row s

Language

Indonesia

NPM

201010196

Publisher

Ilmu Hukum : Universitas Islam Riau., 2024

Keyword(s)

Sanksi
Sanksi Administratif, Program Strategis Nasional,

Other Information

Petugas

kanti

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment