Perubahan dinamika kehidupan masyarakat di era modern mendorong meningkatnya kebutuhan ekonomi yang kompleks, sehingga masyarakat mencari solusi pembiayaan alternatif melalui perjanjian gadai. Gadai merupakan lembaga jaminan kebendaan yang diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, di mana kreditur memperoleh hak preferen atas pelunasan piutangnya. PT Pegadaian (Persero) sebagai badan usaha milik nega…
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam sistem transportasi dari konvensional menjadi berbasis aplikasi, salah satunya melalui layanan Grab. Kehadiran transportasi online memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas sehari-hari. Namun, dalam praktiknya sering terjadi pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen maupun driver yang menimbulka…
Penyelenggaraan hak atas tanah diatur agar administrasi dan buku-buku terdokumentasi dengan rapi. Untuk itu, ada beberapa peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Peraturan ini kemudian diperbaiki dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, dan diperkuat lagi memalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang menjelas…
Perjanjian simpan pinjam, Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Maju Bersama di Desa Perawang Barat, Kabupaten Siak, dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui unit simpan pinjam Data periode 2010-2025 mencatat sebanyak 49 dari 935 nasabah melakukan wanprestasi, yang salah satu fenomena ekstremnya adalah tunggakan pembayaran selama 12 bulan meskipun langkah persuasif telah dilakuk…
Perzinahan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama, norma kesusilaan, serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat adat Melayu di Desa Aur Cina. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada keretakan rumah tangga, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial dan merusak marwah adat dalam kehidupan bermasyarakat. Di Desa Aur Cina, Kabupaten Indragiri Hulu…
Sengketa hak atas tanah ulayat merupakan konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat Kampa dengan PT. Tasmapuja di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, permasalahan yang timbul akibat perbedaan pandangan mengenai status, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang secara adat diakui dengan hak komunal masyarakat, namun secara administratif telah diberikan izin Hak Guna Usaha(HGU) kepada PT. Tasmapu…
Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sering menimbulkan sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Permasalahan ini juga terjadi pada PT WOM Finance Cabang Pekanbaru, di mana sejumlah konsumen mengalihkan kendaraan yang dijadikan jaminan tanpa izin dari …
Penelitian ini berlandaskan teori Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang memandang mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga netral yang bertujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama, yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan men…
Penelitian ini berlandaskan teori Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang memandang mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga netral yang bertujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama, yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan men…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Cabang Pembantu Air Tiris Kecamatan Kampar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya terjadinya kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan, khususnya yang menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencerminkan adanya tant…