enelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa Kenantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa Kenantan belum memenuhi aturan dan tahapan P…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilias Pengelolaan Keuangan Desa pada desa sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelelawan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriktif kualitatif berdasarkan sumber data dan hasil wawancara dengan informan dan dokumen dari pihak objek penelitian. Penelitian ini menghasilkan bahwa penge…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah desa dalam hal pengelolaaan keuangan yang ada pada desa Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir. penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer dan sekunder merupakan sumber serta jenis data yang dalam penelitian ini. Selanjutnya, dokumentasi serta wawancara digunakan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintahan Desa Hangtuah Kecamatan Perhentian Raja Kab. Kampar berdasarakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada pemeri…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance, Likuiditas, dan Profitabilitas terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Good …
Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengalami kendala untuk dapat memulihkan kerugian (Asset Recovery) akibat perbuatan tersangka atau terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menyebarkan lembar kuesioner terhadap 82 pegawai di 41 Organisasi Perangkat…
Penelitian ini dilakukan di Desa Akar Belingkar, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi keuangan desa di desa Akar Belingkar sudah sesuai dengan IAI-KSAP tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat kualitatif, dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara da…
Berdasarkan Pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwasanya Badan Permusyarawatan Desa memiliki hak dalam pengawasan pada kinerja Kepala Desanya. Karena, sebagimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa BPD in…
Pembebanan uang pengganti sebagaimana yang didakwakan kepadaterdakwatindak pidana korupsi dalamperkarapidanaNo.33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.PBRdapatdimaknaisebagaisuatuperbuatan atau upaya yang menguntungkan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat membantu jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaran…