Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, tanah juga merupakan sumber mata pencarian serta menjadi peran yang besar dalam perkembangan sejarah dan masyarakat, permasalahan sengketa tanah sering menjadi sumber konflik dan permasalahan hukum di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pendaftaran peralihan tanah dan kepemilikan sertifikat hak atas tanah merupakan h…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mengenai status hukum tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2022-2024 tercatat ada 20 (dua puluh) orang pemilik tanah yang masi berstatus Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Hal ini disebabkan masyarakat di Desa Serosah masih belum mem…
Lelang merupakan resiko terberat yang harus ditanggung oleh nasabah, karena nasabah akan kehilangan barangnya yang dijadikan barang jaminan saat mengajukan kredit. Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pen…
Hak Guna Bangunan pada prinsipnya dapat diberikan kepada orang perorangan maupun badan hukum. Terbitnya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2/SE-HT.02.01/VI/2019 menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada Persekutuan Komanditer (Commanditaire Venootschap) atau yang biasa kita sebut CV. Dalam peraturan perundang-undangan di Indo…
Pelaksanaan hak atas pendidikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan masih mengalami permasalahan. Pada penelitian ini dirumuskan masalah pokok mengenai implementasi hak-hak atas pendidikan oleh Pemerintah Daerah Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Kampar (studi kasus Desa Kuntu Da…
Konsekuensi hukum yang timbul pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah terdapatnya kekosongan norma hukum mengenai pengaturan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, dalam pengertian bahwa sifat melawan hukum materil (materiel wederrechtelijkeheid) tidak dianut lagi dalam norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di In…
Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah perkara voluntair berupa kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita agar dapat melan…
KUALITAS PELAYANAN HAK PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU Oleh : Ary Pratama Siregar ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kualitas pelayanan Hak Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawa…
Penelitian ini berfokus pada kajian kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL Pekanbaru. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya gugatan yang muncul terkait pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan meskipun sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gugatan-gugatan ini sering kali muncul karena adanya ketidakpahaman atau ketidaks…
Pengadilan berperan dalam proses untuk mencari keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat menghadirkan pengadilan tanpa intervensi dalam bentuk apapun. Hakim memiliki peranan yang vital dalam peradilan dikarenakan hakim mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, jika hakim berpendapat ba…