Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam mendorong pa…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah membawa pergeseran paradigma yang signifikan dalam hukum akad nikah di Indonesia, yang memungkinkan pembuatan akad nikah selama masa perkawinan. Perubahan ini memerlukan pergeseran peran notaris dari sekadar pembuat dokumen menjadi pendidik hukum yang aktif dan responsif. Namun, implementasi di kota Pekanbaru menunjukkan bahwa optimalisas…
SEMA Nomor 1 Tahun 2023 diterbitkan untuk memodernisasi administrasi peradilan melalui pemanggilan dengan surat tercatat namun penerapannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum sepenuhnya efektif karena berbagai kendala. Penelitian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana SEMA tersebut mencapai tujuan efisiensi dan kepastian hukum serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dal…
Perkawinan merupakan institusi yang diatur secara tegas dalam hukum nasional Indonesia dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur, terutama yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang …
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI (STUDI DI KOTA PEKANBARU) ABSTRAK YULIA GUSTIENI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penhambat pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Nomor 10 Tahun …
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan Mutu Pangan Segar oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pengawas…
Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui tingkat Obyektif Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pemerintahan Desa Di Desa Beringin Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator Variabel Dalam Peran Kinerja Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa Beringin Taluk yaitu Menetapkan standar pelaksanaan, Mengukur pelaksanaan kegiatan, membandingkan standa…
Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa bertujuan memberikan peningkatan perekonomian masyarakat Desa salah satunya pengelolaan pasar Desa, namun Badan Usaha Milik Desa masih belum maksimal dalam pengelolaan pasar tradisional dikarenakan kurangnya kemampuan dan anggaran khusus disediakan. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan pasar tradisional tidak terlepas dari Efektivitas, Efisiensi, Kec…
KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN ABSTRAK Kevin Gema Azani 187310363 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Terbatasnya anggaran serta sarana dan prasarana yang kurang memadai d…
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KECAMATAN TUALANG ABSTRAK Oleh Nadya Andriani KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dalam efesiensi penyelenggaraan pelayanan publik maka perlu di pertimbangkan mana…