Analisis Pelayanan Pembuatan E-ktp Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecam…

Permasalahan administrasi kependudukan merupakan isu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat tingkat kecamatan. Pelayanan yang kurang baik menjadi permasalah utama yang sering diperbincangkan pada level masyarakat kecamatan. Sehingga permasalahan ini menjadi menarik untuk diteliti dalam ruang lingkup kajian ilmu pemerintahan. Penelitian ini bertujuan unutk menganalisis pelayanan kecamatan dalam …

Analisis Actuating Bidang Sumber Daya Manusia Di Dinas Kebudayaan Dan Pariwis…

Pengembangan SDM Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis actuating program pengembangan sumber daya manusia di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Indikator penilaiannya meliputi mengarahkan, memerintah, memimpin dan mengkoordinasikan. Tipe penelitian adalah penelitian kualitatif, karena data ata penelitian berupa data kualitatif. Dimana wawancara menjadi alat pengumpulan data …

Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam …

Politik uang tidak pernah dijelaskan secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan. Pemaknaan praktik politik uang didapat dari pasal 523 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pem…

Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (ikd) Pada Dinaskependu…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU ABSTRAK Oleh DONNY HERMAWAN ANAS Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 20 orang denga…

Implementasi Kebijakan Pembebasan/penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan …

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2023. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa Pajak kendaraan bermotor termasuk dalam Pajak yang di kelola oleh Pemerintah Provinsi . Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau meng…

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Pasca Banjir Di Kabupaten Bengk…

Edition

-

ISBN/ISSN

227122125

Collation

i,108 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Adm Publik 352.3 Sun I

Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Pada PT Nagama…

Edition

-

ISBN/ISSN

217121039

Collation

i,129 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Adm Publik 343.03 Alg I

Pelaksanaan Program Kesejahteraan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Per…

Edition

-

ISBN/ISSN

197110473

Collation

i,113 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Publik 352.3 Alh p

Analisis Kebijakan Untuk Melibatkan Myammar dalam Asean Summit di Labuhan Baj…

Edition

-

ISBN/ISSN

197610574

Collation

i, 119 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Phi 336.2 Asm a

Implementasi Kebijakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Ter…

Edition

-

ISBN/ISSN

187310546

Collation

i,99 Halm. ; 30x21 cm

Series Title

-

Call Number

Pemerintahan 352.3 Dit I