Fenomena berdasarkan RKPDes Desa Wonosari tahun 2024 diketahui bahwa permasalahan terkait Penyusunan RKPDes di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terdiri dari komunikasi yang dibangun terindikasi belum efektif, sumber daya yang dimiliki belum memadai, disposisi yang masih lemah, dan struktur organisasi belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementa…
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA KESUMBO AMPAI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK Oleh SUHERMAN NPM : 217121053 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Koordinasi Pemerintahan De…
Jejaring kebijakan yaitu untuk menganalisis beberapa peristiwa penting dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar terhadap aktifitas PT. Padasa Enam Utama dalam pengolahan minyak sawit yang menimbulkan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jejari…
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Camat dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang dengan Camat Sail Kota Pekanbaru sebagai key informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta analisis data menggunakan teknik Miles d…
Bantuan Keuangan Khusus oleh Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota sudah dilakukan salah satunya dalam rangka efektivitas tugas camat namun upaya pemberian bantuan tersebut belum tepat sasaran mulai dari anggaran yang diberikan dan pengguna anggaran. Kota Pekanbaru dalam penerimaan bantuan keuangan dari Provinsi Riau dalam efektivitas tugas camat tidak terlepas dari aspek proses dan aspek…
Pelaksanaan hak atas pendidikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan masih mengalami permasalahan. Pada penelitian ini dirumuskan masalah pokok mengenai implementasi hak-hak atas pendidikan oleh Pemerintah Daerah Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Kampar (studi kasus Desa Kuntu Da…
Penyelenggaraan Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah secara teknis tentunya tidak terlepas dari kegiatan operasional yang akan mendukung terselenggaranya Pemerintahan seperti sarana prasarana berupa aset baik bergerak ataupun tidak bergerak. Aset menjadi unsur penting bagi pemerintah sebagai penunjang dalam bekerja. Untuk itu aset harus dapat dikelola dengan baik agar aset mampu memberikan kon…
Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur- unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kebakaran hutan dan lahan di siak merupakan masalah serius sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan sumber daya atau melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Berbagai upaya untuk menguasai tanah dan kebakaran hutan t…
Reformasi dan Otonomi Daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa untuk membangun Desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi Masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi Aparatur Desa dalam mengelola Desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa harus melalui rute …
PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH INSPEKTORAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU Oleh : Muhammad Zarviyan ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pembinaan Aparatur Sipil Negara Oleh Inspektorat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan faktor yang menjadi penghambat terhadap pembinaan Aparatur Sipil Negara oleh Inspektorat. Peran Inspektorat …