Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, salah satu permasalahan yang menjadi wacana publik dan sorotan tajam adalah Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 terkait persyaratan usia minimal 30 tahun tidak harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon, melainkan pada saat pelantikan. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap pelaksanaan pilkada, sehingga menimbulkan implika…
Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hak keperdataan warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Namun demikian, praktik pencatatan perkawinan beda agama mengalami perubahan signifikan pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang memberika…
Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau membawa banyak perubahan untuk Provinsi Riau karena venue Pekan Olahraga Nasional (PON) yang dibangun di bumi Lancang Kuning ini. Provinsi Riau memiliki lebih dari 30 gedung olahraga mewah. Namun kurang dari separuhnya yang benar-benar dimanfaatkan. Hal ini terkendala dengan belum adanya pengelola yang profesional yang ditunjuk di setiap l…
Pemekaran wilayah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, namun dalam praktiknya sering kali belum mencapai hasil yang diharapkan. Kecamatan Ulu Sosa, sebagai hasil pemekaran, menjadi studi kasus penting karena menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dalam menyediakan layanan yang baik dengan kondisi nyata di lap…
Tanah ulayat yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat hukum adat, memiliki peranan besar dan signifikan terhadap eksitensi keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu wilayah. Tidak dapat dipungkiri tanah menjadi elemen penting untuk pemenuhan kebutuhan dan mencapai tingkat kesejahteraan dari tiap-tiap orang, tak terkecuali bagi masyarakat hukum adat. Pengelolaan dari tanah ulayat atau …
Penghapusan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari konstitusi pascareformasi menyebabkan hilangnya arah pembangunan nasional yang sebelumnya ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat ini, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pembangunan secara konsisten, terutama akibat pergantian kepemimpinan nasional. Oleh karena itu…
Sumber daya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan hal sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia, Komoditas nikel sangat dibutuhkan oleh banyak industri, seperti industri baja tahan karat (stainless steel), baterai, logam paduan, dan pelapisan logam. Hilirisasi industri tambang adalah proses peningkatan nilai tambah mineral yang dihasilkan oleh sektor tambang melalui p…
Rekonstruksi kodifikasi antara undang-undang pemilu dan pilkada di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan efektif dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks pemilu dan pilkada yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, terdapat tantangan terkait tumpang tindih regulasi, koordinasi antar lembaga,…
Pelaksanaan mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang terlihat tidak ada permasalahan dalam praktiknya ternyata menyimpan kendala yang nyatanya masih belum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana mekan…
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan. Permasalahan yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan adalah munculnya kerusakankerusakan lingkungan hidup di sekitar ta…