Jaminan sosial merupakan hak seluruh warga negara, namun pemenuhannya dalam bentuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Permasalahannya adalah masih rendahnya tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta masih minimnya pemahaman pekerja terkait manfaat dan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi ini me…
Pekerja/operator di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Duri masih kurang memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal ini terlihat dari kurangnya penggunaan alat pelindung diri (APD), seperti masker, yang berfungsi melindungi dari paparan uap bensin. Padahal, penggunaan alat pelindung diri (APD) telah diatur dalam peraturan sebagai upaya meminimalkan risiko penyakit ke…
Mengutip Kementrian Agraria dan Daerah/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode tahun 2018 s.d. 2020 terdapat 8.625 kasus sengketa lahan di seluruh Indonesia. Walaupun pengaruran kepemilikan atau pendafataran tanah telah diatur sedimikian rupa dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan, tapi tetap saja permasalah tersebut selalu muncul dan bertumbuh. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendafatara…
Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia.Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Masalah pokok dari penelitian ini yaitu menge…
Tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis menimbulkan konsekuensi hukum yang serius karena melanggar prinsip kepercayaan antara debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit. Kasus ini semakin kompleks ketika melibatkan lebih dari satu pelaku dalam pelaksanaannya, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1098/Pid.Sus/2024/PN Pbr yang men…
Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk wilayah Desa Pematang Ibul seperti penyuluhan kesehatan, dan pencegahan utamanya berfokus pada perubahan perilaku kesehatan. Meski begitu, yang dapat kita lakukan adalah menyediakan pengenalan berbagai pendekatan teori yang digunakan atau dapat digunakan pada waktu penyusunan dan penerapan program promosi kesehatan serta memperlihatkan …
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui pendaftaran hak atas objek jaminan fidusia yang tidak di daftarkan hal ini akan mengakibatkan tidak adanya perolehan sertifikan jaminan fidusia. Kemudian penelitian ini juga mengetahui keabsahan eksekusi dari objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan itu yang mana seharusnya sangat diperlukan perlindungan hukumnya dari berbagai pihak. Jika tida…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam proses penarikan jaminan fidusia di Kota Pekanbaru selama tahun 2023-2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya permasalahan hukum yang dihadapi konsumen terkait proses penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Dalam banyak kasus, konsumen sering kali berada pada…
Penerapan eksekusi objek jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX-2021, yang menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur secara sukarela mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan. Jika tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, maka eksekusi harus melalui Pengadilan Negeri. Perubahan ini menimb…
Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia (putusan HR. 21-6-1929 N.) 29-101096), yaitu perjanjian dimana salah satu pihak mengingatkan diri untuk menjelaskan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Adapun pokok masalah dalam peneliti…