Penelitian ini dilakukan pada dinas sosial dan pemakaman kota pekanbaru dan satpol pp yang berlangsung pada bulan september sampai dengan oktober 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dinas sosial dan pemakaman dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang pengumpulan datanya dilakukan …
Ketentraman dan keteriban masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan sehingga menimbulkan banyak keresahan bagi lingkungan masayarakat. Pengendalian ketentraman dan keteriban di Kecamatan Pangkalan Kerinci tidak terlepas dari koordinasi camat sampai ke pemerintah Desa sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani secara bersama namun keyataannya koordinasi belum diterapkan dengan…
Ketertiban umum merupakan keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suasana yang tentram dan damai. Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tentu merupakan hal yang penting dan mengikat bagi penduduk dan perkembangan kota, diharapkan dapat menciptakan keamanan serta kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan kehidupa…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, khususnya dalam upaya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Senapelan. Permasalahan muncul akibat aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan, gangguan kebersihan, dan penurunan estetika kot…
Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjelaskan bahwa pariwisata berperan penting untuk mendorong pemerataan, memberikan kesempatan berusaha, serta memperoleh manfaat, sekaligus menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya ak…
IMPLEMENTASI PERIZINAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS KAWASAN KOTA PUSAKA KABUPATEN SIAK) ABSTRAK IGA MALINDA 187310342 Kabupaten Siak memiliki aturan bahwa lokasi tempat usaha penangkaran sarang burung walet tidak diperbolehkan di kawasan kota Pusaka, kawasan cagar budaya dan bangunan fungsi hunian yang telah di sebutkan dalam Peraturan Daerah …
Prostitusi ialah salah satu perbuatan kekerasan seks terhadap wanita yang berpucuk pada masyarakat kelas, dan prostitusi biasanya di laksanakan dengan cara pertukaran badan atau berhubungan badan (seks) dengan beberapa uang atau alat lainya sebagai salah satu alat transaksi jual beli. Adapun defenisi lain tentang prostitusi ini ialah suatu bentuk perlakuan perhubungan alat kelamin tanpa adanya …
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketent…
implementasi Peraturan daerah Kabupaten Siak no 11 Tahun 2001 Tentang penempatan Tenaga Kerja Lokal (Studi pada PT. Wira Cipta Perkasa) ABSTRAK Oleh : Sophia Febrianti Peraturan Daerah Kabupaten Siak No 11 Tahun 2001 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal dibuat karena untuk memanfaatkan tenaga kerja lokal Kabupaten Siak dan untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor …
Pasca Putusan MK RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah memberikan dampak terhadap pelaksanaan izin mendirikan bangunan (IMB) di pemerintahan kabupaten/kota, hal tersebut dikarenakansalah satu amar putusan MK tersebut menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan den…