Untuk melindungi pekerja jasa konstruksi akhirnya Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 khusus untuk sektor jasa konstruksi yang terdiri dari dua macam perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan baik na…
Kewajiban pencantuman label halal untuk semua makanan dan minuman diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal. D…
Pada dasarnya perjanjian kerja dibagi menjadi dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu dalam pelaksanaannya menggunakan kontrak, sedangkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu biasanya menggunkan perjanjian kerja tidak tertulis atau perjanjian kerja secara lisan dan PT Lutvindo Wij…
Penelitian ini mengkaji bagaimana Koperasi Simpan Pinjam Hati Sadar di Kecamatan Tambusai Utara melaksanakan perjanjian kredit antara kreditur dan peminjam. Ketika debitur dan kreditor mencapai kesepakatan, mereka tidak mengikuti akhir dari tawar-menawar (default). Ketika koperasi melakukan usahanya dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku bagi mereka, seperti koperasi simpan pinjam KS…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik pengurusan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, dan untuk mengetahui faktor penghambat pencapaian kualitas pelayanan publik pengurusan Kartu Identitas Anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripti…
ABSTRAK Kewajiban sertifikasi Halal untuk semua makanan dan minuman diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal.…
Pada dasarnya perjanjian kerja dibagi menjadi dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu dalam pelaksanaannya menggunakan kontrak, sedangkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu biasanya menggunkan perjanjian kerja tidak tertulis atau perjanjian kerja secara lisan dan PT Lutvindo Wij…
ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DEBITUR DAN KREDITUR TERHADAP SENGKETA PEMBIAYAAN DALAM JUAL BELI MOBIL SECARA KREDIT Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan masyarakat cukup pesat sehingga mempengaruhi kebutuhan seperti kendaraan mobil yang dalam hal ini dapat menggunakan lembaga pembiayaan. Pemberian fasilitas pembiayaan tentunya memiliki resiko yang mungkin saja terjadi. Risiko ya…
Latar Belakang terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 adalah Masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan bekerja mandiri tampa mendapatkan upah yang layak dan tidak tetap serta tidak berkecukupan dalam menghidupi keluarga. Untuk membantu masyarakat sebagaimana tersebut, maka Pemerintah berinisiatif mencari solusi untuk membantu, namun tidak menyalahi aturan yang berlaku, maka dengan…
Di tengah dinamika ekonomi modern, lembaga pembiayaan memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan keuangan personal dengan menyediakan produk dan layanan seperti kredit usaha dan pembiayaan kendaraan. Namun, risiko pelanggaran perjanjian, baik dari debitur maupun kreditur, menimbulkan konsekuensi hukum signifikan. Di Indonesia, tanggung jawab hukum debitur diatur dalam berbag…