Dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang, terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus ditaati dan diikuti bagi para pihak, baik kreditur maupun debitur. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan yang menyebabkan kewajiban yang telah ditentukan tidak dipenuhi, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab dengan mengganti kerugian berdasarkan wanprestasi yang dilakukannya. Fenomena yang …
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum penarikan objek jaminan oleh kreditur terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan, dengan studi kasus pada Summit Otto Finance Kota Pekanbaru, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari tindakan penarikan sepihak objek jaminan oleh kreditur a…
Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang lazim digunakan dalam perjanjian pembiayaan, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga perusahaan pembiayaan kehilangan hak untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses pengadilan. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu apakah y…
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah (JKPB) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023 Program Prioritas Walikota Pekanbaru berdasarkan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Meskipun sosialisasi telah dilakukan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan manfaat dari Pr…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan inovasi pelayanan BPJS Kesehatan PBI melalui Si Perjake di Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir. Masalah pada penelitian ini adalah masyarakat masih tetap datang ke kantor dan ketetapan waktu pada SOP yang berbeda dengan dilapangan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis dan teknik pengumpulan dat…
PELAKSANAAN PELAYANAN SISTEM APLIKASI PENDAFTARAN PESERTA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KOTA PEKANBARU ABSTRAK Oleh Muhammad Amin Dengan hadirnya bentuk pelayanan dalam inovasi teknologi informasi yang diberikan BPJS Kesehatan berupa aplikasi Mobile JKN ini, serta dengan berbagai fitur yang diberikan juga sosialisasi yang telah dilaku…
Untuk melindungi pekerja jasa konstruksi akhirnya Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 khusus untuk sektor jasa konstruksi yang terdiri dari dua macam perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan baik na…
Kewajiban pencantuman label halal untuk semua makanan dan minuman diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal. D…
Pada dasarnya perjanjian kerja dibagi menjadi dua bentuk perjanjian yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu dalam pelaksanaannya menggunakan kontrak, sedangkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu biasanya menggunkan perjanjian kerja tidak tertulis atau perjanjian kerja secara lisan dan PT Lutvindo Wij…
Penelitian ini mengkaji bagaimana Koperasi Simpan Pinjam Hati Sadar di Kecamatan Tambusai Utara melaksanakan perjanjian kredit antara kreditur dan peminjam. Ketika debitur dan kreditor mencapai kesepakatan, mereka tidak mengikuti akhir dari tawar-menawar (default). Ketika koperasi melakukan usahanya dengan cara yang melanggar peraturan yang berlaku bagi mereka, seperti koperasi simpan pinjam KS…