Sengketa hak milik tanah menjadi masalah krusial di Indonesia, khususnya di Pekanbaru akibat sertifikat ganda dan kelemahan administrasi pertanahan yang memicu litigasi berulang serta menggerus kepercayaan terhadap kepastian hukum agraria. Fenomena ini menimbulkan konflik berkepanjangan dari dualisme hak ulayat dan hak negara pasca-UUPA, diperburuk oleh overlapping data BPN yang mencapai 40% ka…
Tanah merupakan salah satu sumber daya penting yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan yuridis, sehingga pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah menjadi sangat krusial untuk menjamin kepastian hukum. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah yang berujung pada proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum atas penolakan kep…
Hak atas tanah sebagai objek perjanjian jual beli memiliki kedudukan hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika dikaitkan dengan peristiwa kepailitan penjual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam praktik, sering terjadi sengketa mengenai status hak atas tanah yang telah diperjualbelikan dan di…
Penelitian ini membahas kedudukan hukum gardu distribusi listrik yang berdiri di atas tanah milik warga serta batas yuridis tuntutan kompensasi dan/atau ganti rugi atas penggunaan tanah untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Permasalahan penelitian ini muncul karena adanya tuntutan kompensasi atau ganti rugi atas penggunaan tanah milik warga oleh PT PLN (Persero) yang telah berlangs…
Sengketa hak atas tanah ulayat merupakan konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat Kampa dengan PT. Tasmapuja di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, permasalahan yang timbul akibat perbedaan pandangan mengenai status, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang secara adat diakui dengan hak komunal masyarakat, namun secara administratif telah diberikan izin Hak Guna Usaha(HGU) kepada PT. Tasmapu…
Sengketa tanah merupakan perselisihan yang muncul akibat benturan kepentingan atas pemilikan atau pemanfaatan tanah. Diperlukan pembenahan dalam penataan dan pemanfaatan tanah guna mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama dengan menjamin kepastian hukum. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, guna mencegah penumpukan kasus yang dapat m…
ABSTRAK Perjanjian jual beli tanah dalam praktik sering menimbulkan sengketa perdata akibat tidak dipenuhinya kewajiban para pihak sebagaimana diperjanjikan. Sengketa tersebut umumnya dipicu oleh pelaksanaan perjanjian yang tidak seimbang, keterlambatan atau kelalaian dalam memenuhi prestasi, serta adanya dalil cacat kehendak yang diajukan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kondisi ini ter…
Kualitas Pelayanan Surat Keterangan Ganti Rugi Di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Oleh: Imron Busfari Npm: 217310101 Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasak…
Pemenuhan hak milik atas batas tanah merupakan suatu tindakan hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga setiap tindakan yang melanggar ketentuan tersebut, seperti perubahan at…
Pendaftaran tanah merupakan instrumen utama untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan tersebut mewajibkan peralihan hak atas tanah melalui jual beli dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dibuktikan dengan Akta Jual Beli. Namun, prakti…