Perjanjian dapat menghasilkan perikatan hukum, seperti yang terlihat pada perjanjian simpan pinjam di Unit Usaha Simpan Pinjam Mekar Lestari Desa Hulu Teso Kabputaen Kuantan Singingi. Perjanjian ini memiliki dua sisi, dengan satu pihak memikul tanggung jawab dan pihak lain memiliki hak untuk melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian. ? Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah Bagai…
Perkawinan merupakan institusi yang diatur secara tegas dalam hukum nasional Indonesia dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak terjadi perkawinan anak di bawah umur, terutama yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Fenomena ini tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang …
PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI IVAN ANDRIAN ABSTRAK Latar Belakang dari penelitian ini ialah belum optimalnya pengawasan yang dilakukan leh Dinas Lingkungan HidupKota Dumai dengan fenomena sampa yang masih banyak bertumpuk di pinggir-pinggir jalan dan TPA( tempat pembuangan akhir yang anya satu dan tidak sesuai dengan kapasitas pen…
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI (STUDI DI KOTA PEKANBARU) ABSTRAK YULIA GUSTIENI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor penhambat pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Nomor 10 Tahun …
Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi di Desa Gemilang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, dan untuk mengetahui faktor pendukung implementasi Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 3 T…
Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya implementasi penegakan hukum yang dipengaruhi oleh pola jaringan pelaku yang terfragmentasi, rendahnya pelaporan dan kerja…
Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Permasalahan ini terlihat dari belum optimalnya implementasi penegakan hukum yang dipengaruhi oleh pola jaringan pelaku yang terfragmentasi, rendahnya pelaporan dan kerja…
Penelitian ini berdasarkan fenomena yaitu Terindikasi masih banyak Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Seberidayang belum memadai, Terindikasi kurangnya kegiatan pembangunan di kecamatan Seberida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator pe…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan Mutu Pangan Segar oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Riau di Kota Pekanbaru dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pengawas…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengembangan Objek Wisata Pantai Kuala Terusan (Kute) Di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan faktor penghambat dan pendukung pengembangan objek wisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengembangan ob…