Kepala Desa memainkan peran krusial dalam proses ini, dimulai dari inisiasi hingga penetapan Peraturan Desa (Perdes). Tugas Kepala Desa meliputi koordinasi dengan berbagai pihak terkait, penyusunan draft Perdes, dan pelaksanaan rapat-rapat musyawarah untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Setelah draft disetujui, Kepala Desa bertanggung jawab untuk m…
Penelitian ini mengkaji tentang kapasitas pemerintah desa dengan permasalahan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Tipe penelitian adalah deksriptif dengan metode kualitatif yakni penelitian yang berusaha menggambarkan …
KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA KESUMBO AMPAI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK Oleh SUHERMAN NPM : 217121053 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada Desa Kesumbo Ampai Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Koordinasi Pemerintahan De…
Mulai pada tahun 2020 jumlah alokasi Dana Desa dalam APBDesa ditambah satu bidang yaitu penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa. Sehingga alokasi Dana Desa untuk pembangunan pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Walaupun demikian, pemerintah desa tetap dituntut untuk dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Desa secara efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan deng…
Terdapat beberapa kepenghuluan dan salah satunya adalah kepenghuluan Sungai Majo Pusako yang melakukan penyalahgunaan dana desa dan datuk kepenghuluannya pada saat ini sudah di tetapkan menjadi tersangka. Berdasarkan data dan observasi di lapangan peneliti menemukan fenomena bahwa jauh sebelum kasus kepenghuluan sungai majo pusako muncul di permukaan sosial, pemerintah desa Sungai Majo Pusako p…
Alokasi dana desa dalam pembangunan sebenarnya untuk melihat sejauh mana pembangunan yang telah dilakukan berdasarkan musyawarah rencana pembangunan, baik fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa, penulis juga melihat dalam hal Alokasi dana desa masyarakat desa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, kebanyaka…
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.dam meningkatkan peran aktif masyarakat …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pendamping desa dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023-2024. Masalah yang dihadapi adalah sejauh mana kapasitas pendamping desa dalam memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan teknis terhadap pengurus BUMDesa, serta tantangan yang dihadapi dalam pen…
menjadi permasalahan dalam pendataan rencana dan kegiatan pembangunan Desa dimana kegiatan pembangunan Desa belum terdata secara menyeluruh dalam administrasi pembangunan Desa. Implementasi tugas Sekretaris Desa dalam Administrasi Pembangunan Desa tidak terlepas dari Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur birokrasi sehingga rencana dan kegiatan Desa terdata secara meneyeluruh. Tujuan d…
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi salah satunya adalah melaksanakan pengawasan pemilihan kepala desa dimana pada tahun 2020 Kabupaten Rokan Hilir melakukan pemilihan kepala desa tahap ke III tahun tersebut. Dimana fenomena yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa tersebut adalah Terdapat 4 desa dari 12 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa di Kabupaten Rokan Hilir di…