Isu mengenai posisi dan implementasi hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan diskursus yang terus berkembang, terutama dalam konteks pencarian format hubungan ideal antara agama dan negara. Di satu sisi, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bukan negara agama. Namun di sisi lain, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, nil…
Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden memegang kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kedudukan Wakil Presiden (Wapres) dalam sistem ini belum diatur secara jelas dan terperinci dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Wapres sering kali dipandang hanya sebagai "ban serep" atau pelengkap, tanpa k…
Pidana mati di Indonesia menimbulkan perdebatan tersendiri karena banyaknya pendapat muncul dari mereka yang pro dan kontra terhadap sanksi pidana mati tersebut. Dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih mempertahankan pidana mati namun didalam peraturannya bukan termasuk pidana pokok lagi, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus yang diancamkan…
Hukuman mati ialah salah satu macam sanksi yang diperuntukkan pada pelanggar hukum, lebih tepatnya untuk pelanggaran berat. Tindak pidana terorisme yang oleh pembuat undang-undang dianggap kejahatan berat, sehingga diancam dengan pidana mati atau seumur hidup sebagai bentuk pembalasan. Dalam permasalahan terhadap kasus hukuman mati, hakim dianggap sebagai figur paling vital dalam terjadinya put…
Dispensai pernikahan awalnya diberikan untuk “jika melakukan pernikahan dikhawatirkan mempunyai dampak negative baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, dampak negative lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara piki…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban hukum agen asuransi dalam penyampaian prospektus kepada calon nasabah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta menelaah urgensi pembentukan norma eksplisit guna memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen jasa asuransi. Dalam praktik industri asuransi, agen merupakan aktor kunci dalam meny…
Wilayah Polsek Seberida merupakan jalan Lintas Timur yang merupakan lalu lintas penghubung antar kota yang banyak di lalui oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum yang berasal dari luar Provinsi Riau maupun dari dalam Provinsi Riau bahkan juga kendaraan berat yang mengangkut sawit, kayu, dan sebagainya yang berasal dari pabrik yang berada diwilayah tersebut. Dikarenakan wilayah tersebut me…
Pelaksanaan Jual beli tanah yang tidak memiliki Sertifikat merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu pelaksanaan jual beli tanah tanpa sertifikat. Padalah sertifikat tanah adalah tanda bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanah tidak bersertifiikat dan bagaimana akibat hukumnya menur…
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memilih bentuk badan hukum Perusahaan Perseorangan dalam rangka memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil …
uk kejahatan yang kompleks dan memprihatinkan, terutama karena pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yang seharusnya menjadi pelindung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Riau, yang mencerminkan urgensi perlindungan anak dalam ranah hukum dan sosial. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor …