Tanggung Jawab Hukum oleh pelaku usaha kepada konsumen diatur dalam Pasal 19 sampai 28 Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung Jawab Hukum dilaksanakan agar posisi antara pelaku usaha dan konsumen adil serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Di Labersa Water Park Riau Fantasi dibeberapa wahana permainannya terdapat kerusakan yang menyebabkan beberapa…
Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh ditemukanya Peredaran kosmetik palsu hampir diseluruh kota, tidak tekecuali Kota Pekanbaru. Diwilayah Kota Pekanbaru terdapat beberapa beberapa toko kosmetik yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang menjual kosmetik palsu sehingga menimbulkan beberapa korban bagi pembeli yang menggunakannya yaitu kulitnya menjadi kemerahan, hitam,iritasi dan…
ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perbuatan cabul ini merupakan tindakan yang memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Masalah pokok…
ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Oleh karena itu, Pengusaha memiliki peranan penting dalam menjamin setiap kesejahteraa…
Sangat diperlukan perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce agar setiap konsumen memiliki kepastian hukum dalam melakukan transaksi e-commerc, apalagi dalam transaksi jual beli pakaian bekas online. Maraknya kasus barang tidak sesuai gambar yang terjadi di marketplace menunjukkan lemahnya kedudukan konsumen dalam jual beli online, meskipun demikian bukan berarti penjual bebas menjual bar…
ABSTRAK Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999, mengatur tentang hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Artinya ada ketidaksesuai aturan berlaku dengan prosedur seharusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak keperdataan narapidana. Para narapidana tidak memperoleh hak mediasi dalam menyelesaikan p…
ABSTRAK RS Madani tidak menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, hal ini karena pihak RS Madani tidak menyediakan angkutan antar jemput yang diperuntukan khusus untuk perawat perempuan yang bekerja pada malam hari, pihak RS Madani juga tidak memberikan makanan dan minuman yang bergizi terhadap perawat perempuan yang bekerja di malam hari, namun hanya memberikan uang jatah makan s…
PELAKSANAAN PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU ABSTRAK Oleh Intan Permata Putri Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan khusus anak merup…
ABSTRAK Pada era modern saat ini, kehidupan manusia tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi dalam segala aktivitasnya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak perubahan yang sangat cepat diberbagai bidang yang ada dikehidupan manusia, tidak terkecuali pada bidang ekonomi. Maksudnya teknologi pada bidang ekonomi menyebabkan munculnya inovasi aplikasi GO-JEK pada …
Perlindungan Hukum Bagi Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Meranti Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti yakni tepatnya di wilayah hukum Polres Meranti. Secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga serta untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam perlin…