Eksekusi barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Namun, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi kendala, terutama jika barang bukti berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang menangani perkara tersebut. Rumusan masalah da…
Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis Akuntabilitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pengamanan Barang Milik Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Akuntabilitas menurut Mahmudi dengan indikator Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Proses, Program, Kebijakan dan Finansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan da…
Parkir merupakan kebutuhan transportasi untuk kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang cukup lama, kemudian pemiliknya meninggalkan kendaraanya untuk melakukan kegiatan, seperti di pinggir jalan, gedung parkir, atau pusat perbelanjaan, dan lapangan parkir yang disediakan. Perkembangan transportasi yang ada di era sekarang ini adalah salah satu masalah yang harus di hadapi,…
Parkir merupakan kebutuhan transportasi di mana kendaraan berhenti untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama, kemudian pengemudinya meninggalkan kendaraannya karena setiap perjalanan dengan kendaraan selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir kita melihat banyak tempat parkir, seperti di pinggir jalan, di gedung atau pusat perbelanjaan, dan di area lapangan yang disediakan. Hubungan pa…
Perlindungan konsumen di Indonesia telah berkembang melalui pengaturan hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan melindungi hak konsumen, memastikan keadilan dalam transaksi bisnis, dan mendorong kesejahteraan sosial. Fokus perlindungan konsumen meliputi aspek transparansi informasi, pengawasan produk, serta pen…
Sebagai pengguna jasa pengiriman barang, konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka melindungi kepentingannya. Melihat keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kebijakan pemerintah tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang…
Pemerintah daerah Anambas telah menyatakan pentingnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas. J…
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ABSTRAK Oleh ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN Penerapan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sejauh …
ABSTRAK Lelang Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang (e-auction) merupakan inovasi layanan modern lelang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara elektronik yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. E-auction merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan pe…
Barang rampasan negara merupakan bagian dari status barang bukti dari sebuah putusan dalam hal pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kep…