Perlindungan konsumen di Indonesia telah berkembang melalui pengaturan hukum yang komprehensif, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan melindungi hak konsumen, memastikan keadilan dalam transaksi bisnis, dan mendorong kesejahteraan sosial. Fokus perlindungan konsumen meliputi aspek transparansi informasi, pengawasan produk, serta pen…
Sebagai pengguna jasa pengiriman barang, konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka melindungi kepentingannya. Melihat keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kebijakan pemerintah tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang…
Pemerintah daerah Anambas telah menyatakan pentingnya percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 sangat berpengaruh terhadap percepatan pembangunan khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas. J…
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ABSTRAK Oleh ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN Penerapan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sejauh …
ABSTRAK Lelang Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang (e-auction) merupakan inovasi layanan modern lelang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara elektronik yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. E-auction merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan pe…
Barang rampasan negara merupakan bagian dari status barang bukti dari sebuah putusan dalam hal pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kep…
Salah satu pendukung kegiatan perekonomian adalah usaha ekspedisi atau pengiriman barang. Jasa layanan pengangkutan atau ekspedisi sangat penting perannya dalam memperlancar arus pengiriman barang baik domestik maupun internasional. Permasalahan yang paling sering muncul dalam usaha ini adalah terkait dengan terjadinya wanprestasi. Khususnya mengenai perjanjian pengiriman barang yang dilakukan …
Barang rampasan negara merupakan bagian dari status barang bukti dari sebuah putusan dalam hal pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kep…
ABSTRAK Konsumen tempat parkir seringkali dirugikan jika kendaraan atau barangnya hilang atau kerusakan yang terjadi selama penyimpanan di tempat parkir. Hal ini yang menjadi permasalahan adalah kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan pada pengelola jasa parkir yang berada di area parkiran pada Kota Pekanbaru.Terkait dengan pengelolaan parkir, salah satu kasus yang akan peneliti teliti…
Kegiatan perdagangan barang impor illegal yang masuk ke wilayah Republik Indonesia semakin marak terjadi. Padahal Pemerintah sendiri sudah menetapkan berbagai produk hukum untuk melindungi pelaksanaan kegiatan impor untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Produk-produk illegal tersebut dapat berupa seperti mainan anak, keramik, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak…