Masalah sengketa tanah merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, terutama sengkata tanah antara perusahaan dan masyarakat. Sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat seringkali terjadi di Indonesia. Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis sering terjadinya sengketa tanah antara perusahaan-perusahaan yang ada dengan masyarakat. Adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian seng…
Klausul arbitrase dalam suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Sesuai asas pacta sunt servanda, klausul arbitrase menjadi undang- undang bagi para pihak. Dengan adanya klausul arbitrase, memberikan kewenangan kepada arbitrase untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Tujuan penelitian ini ialah mengkaji dan menganalisis kewenangan pengadi…
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.dam meningkatkan peran aktif masyarakat …
Natuna ialah jalur lintas laut internasional. Akibatnya, Cina kerap menegaskan klaim teritorial atas Natuna. Hingga saat ini, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan tetap konstan untuk jangka waktu yang lama. Keunggulan ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan dan mengelola wilayah maritim seluas 5,8 juta kilometer persegi. Kepulauan Natuna adalah kepulauan terbesar di Indonesia dalam k…
Hak Ulayat Masyarakat Adat kadang dikesampingkan dengan kepentingan lain tanpa melihat nilai spiritual yang dimiliki sebidang tanah yang ada pada wilayah masyarakat. Sengketa tanah ulayat di Kecamatan Desa Sitiung, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat yang dikarenakan adanya pengakuan seorang oknum yang bernama Maharani yang mana telah membuat sertifikat atas tanah ulayat tersebut yang …
The problem of this research is motivated by the sub-district government which is slow in resolving land conflicts whose problems arise starting from PT.Kimia Tirta Utama which claims that the land used to create forest and land fire prevention canals (karhutla) in areas recognized by the company as right-to-use areas and partly included in conservation forests. The purpose of this study is to …
Tingginya sengketa medis terjadi dikarenakan adanya ketidakpuasan dari pasien atau keluarga pasien atas hasil dari tindakan medis tersebut yang berujung pada gugatan perdata, pengaduan pidana dan tuntutan administrasi etika serta disiplin dalam ranah litigasi/system peradilan. Penyelesaian dengan jalur litigasi dirasa tidak menghadirkan rasa keadilan bagi dokter maupun pasien, penyelesian yang…
Negara memiliki kewenangan dalam penguasaan kawasan hutan untuk kemakmurannya seluruh masyarakat Indonesia.Penguasaannya diatur berdasarkan kewenangan dari pemerintah.Sehingga untuk dapat memanfaatkan kawasan hutan maka setiap orang atau perusahaan haruslah memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penguasan terhadap kawasan hutan oleh PT SAL di Desa Pungkat menjadi masalah terhadap masya…
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama membawa perubahan pada eksistensi dalam Peradilan Agama. Dalam Undang – Undang ini menjelaskan dan memberikan penegasan tentang kewenangan Pengadilan Agama yang di perluas yang terdiri dari: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Infaq dan Ekonomi Syari’ah. Dalam hal ini Peneliti memba…
Tanah harta pusaka tinggi merupakan tanah ulayat milik kaum yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Tanah harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak boleh diperjualbelikan ataupun digadaikan terlebih lagi tanpa persetujuan ninik mamak yang bisa menimbulkan kasus sengketa tanah ulayat dikemudian hari. Seperti halnya kasus perbuatan melawa…