Tindak pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkara NOMOR: 41/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pbr terdakwa Hendy Derhavin yang merupakan kepala SATPOL PP Kabupaten Siak pada tahun 2023 didakwakan secara sadar dan sengaja menandatangani proposal permintaan uang kemudian mengarahkan ang…
Pencurian didefinisikan sebagai tindakan menyimpang yang bertentangan dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 367. Dalam KUHP pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan ancaman kekerasan, Sedangkan pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Pencurian tersebut menyebutkan bahwa pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri dan o…
Penelitian ini menganalisis strategi pendayagunaan dana zakat melalui program santripreneure oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak. Program ini bertujuan memberdayakan santri menjadi wirausaha mandiri. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta mustahik penerima program. Strategi …
Dalam pandangan umum, tindak pidana mencakup perbuatan yang jelas melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Individu yang terlibat dalam tindak pidana harus mampu menerima konsekuensi serta bertanggung jawab atas perbuatannya jika terbukti bersalah. Penting untuk disadari bahwa keadilan dalam penegakan hukum juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap konteks dan faktor yang mungkin me…
Penegakan hukum oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pornografi harus lebih ditingkatkan lagi. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas tindak pidana pornografi yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh praturan yang ada, mulai dari Undang- Undang Kepolisian yang berkaitan dengan pornografi dan Undang-Undang pornografi yang berlaku di tana…
Masalah Ekonomi dapat menghalangi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hidup. Selain itu, Ekonomi membuat masyarakat melakukan tindakan yang melanggar norma dan nilai misalnya melakukan tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan fenomena sosial yang tidak pernah ada habisnya untuk diteliti, hal ini dikarenakan tindak pida…
Kasus tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2023/PN Pbr berawal dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Koordinator Umum Aliansi Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (AMPUN) Riau, yang memuat spanduk bergambar karikatur menyerupai Gubernur Riau dengan tulisan “Tangkap Gubernur Drakula”. Aksi tersebut dianggap telah merendahkan kehormatan pejabat publ…
Tindak pidana dalam perkara Putusan Nomor 586/Pid.B/2024/PN PBR disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dakwaan tindak pidana pemerasan dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa melakukan pemerasan terhadap korban dengan dalih menemani korban berkunjung ke suatu tempat. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa dibantu ole…
Penegakan hukum tindak pidana tabrak lari yang mengakibatkan kematian merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana tabrak lari yang melarikan diri setelah menyebakan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan kematian pada korban.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bagaimana penerapan dari suatu tindak pidana tabrak lari menurut Pa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan pendanaan (DER), kepemilikan institusional (KI) dan corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan (PBV) pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode …