Permasalahan terkait dengan good governance dalam pengurusan SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi) tanah di kantor Camat Binawidya kota Pekanbaru yaitu pengurusan tanah tidak selesai tepat waktu disebabkan camat yang sering tidak berada di tempat, rendahnya respon masyarakat yang mengurus surat tanah karena persyaratan yang sering tidak lengkap, belum terlaksananya transparansi dalam hal biaya dan…
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK Faruq Murtadho Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance dalam penanganan stunting di Kota Pekanbaru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1.Kondisi awal penanganan stunting belum berjalan dengan optimal karena komitmen penanganan stunting ini masih rendah dimana penanganan …
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Marina, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Berbagai elemen yang memengaruhi kerja sama antara sektor pemerintah dan sektor swasta serta masyarakat lokal diidentifikasi dalam penelitian ini. Studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observas…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian ini yang dilakukan adalah kuanttitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan sebanyak 104 kuesioner, yang diisi dan dikembalikan 104 pada 26 OPD di kabupaten rokan hilir. Data y…
Tidak adanya transparansi dalam informasi terkait publikasi anggaran dana desa yang dapat diakses mengakibatkan masyarakat harus datang ke balai desa untuk berkoordinasi secara langsung pada aparatur. Kurangnya akses informasi juga menyebabkan pengurusan administrasi membutuhkan waktu yang relatif lama kecuali jika mengenal dekat aparatur desa tersebut. Selain itu, terbatasnya informasi juga me…
Mal pelayanan publik menurut PERMENPANRB No.92 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan mal pelayanan publik adalah pengintegrasian pelayanan publik secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Dalam upaya meningkatkan citra pelayanan yang berkualitas didasarkan pada terlaksananya prinsip good governanc…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang terdiri dari Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 51 Perusahaan Sektor Pertanian yang Te…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang terdiri dari Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 85 perusahaan Property dan Real Estate y…
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggara…
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM IMPLEMENTASI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA SEMELINANG TEBING KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK Oleh : Teguh Widya Apriliano Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Implementasi Perwujudan Prinsip Good Governance Di Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten I…