Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Collaborative Governance dalam penanganan anak korban kekerasan di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan enam informan yang terdiri dari DP3APM melalui UP…
Latar belakang penelitian Studi ini bertujuan untuk menyelidiki penerapan kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kebijakan PBG dalam menciptakan pelaksanaan pembangunan gedung yang teratur, aman, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan. Be…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses collaborative governance dalam penempatan serta penyaluran tenaga kerja di Kota Pekanbaru. Upaya strategis ini sangat krusial dilakukan untuk menekan angka pengangguran dan mengatasi permasalahan ketenagakerjaan lokal, yang melibatkan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan utama: pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta industr…
Program Kartu Identitas Anak disingkat menjadi KIA merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pemenuhan hak identitas anak. Permasalahan dalam pelaksanaan program ini di Kabupaten Kampar adalah belum tercapainya target kepemilikan KIA, kurangnya sosialisasi, serta belum optimalnya pemanfaatan KIA di masyarakat dan sekolah. Penelitian ini bertujuan unt…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah di wilayah perbatasan antara Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Permasalahan sampah di kawasan perbatasan menjadi kompleks karena melibatkan dua kewenangan administratif yang berbeda, sementara aktivitas masyarakat bersifat lintas wilayah …
Pengelolaan sampah perkotaan merupakan isu kompleks yang menuntut tata kelola yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan. Di Kota Pekanbaru, pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keluhan masyarakat terkait bau yang mengganggu, rendahnya respons terhadap aduan, serta belum optimalnya penerapan teknologi seperti GPS pada armada pengangkut sampah, kondisi …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan collaborative governance dalam pengelolaan destinasi wisata alam Air Terjun Guruh Gemurai di Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai belum optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi, serta belum maksimalnya keterlibatan stakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui t…
Akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam bidang pendidikan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi pengawasan yang krusial dalam proses ini, terutama terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (…
Penggunaan obat tradisional merupakan bagian dari budaya bangsa dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak dahulu dalam pengobatan maupun dalam memelihara kesehatan masyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) memiliki tanggung jawab dalam pengawasan obat tradisional. Namun, masih banyak ditemukan produk obat tradisional yang masuk daftar public warning beredar di pasaran, belum …
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DI DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) ABSTRAK Nur Azizah Salah satu bentuk tugas dan fungsi desa atau pemerintah desa adalah pembangunan fisik desa. Dalam pembangunan fisik desa terdapat masalah di Balai Pertemuan dan Jalan Usaha Tani. Untuk mengetahui hal itu diperlukan kinerja pemerintah desa dan fa…