Rekonstruksi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Reforma Agraria Berbasi…

Pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 1 PP Nomor 18 tahun 2021, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. Dalam kegiatan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. Meskipun sudah ada peratura…

Sistem Hangus Poin Di Multi Level Marketing Bagi Member Oriflame Di Tinjau Da…

Sehubung dengan hangus poin ketika member tidak bisa tutup poin terdapat keraguan tentang hukumnya, apakah diperbolehkan atau tidak. Mengingat terdapat hak member dikurangi dimana ia telah mengumpulkan poinnya selama satu bulan meskipun tidak memenuhi syaratnya 100BP, untuk itu hangus poin tersebut dapat dianalisis menggunakan Hukum Islam. Karena, penerapan tutup poin dalam perusahaan Multi Lev…

Tanggung Jawab Pt. Garuda Indonesia Cabang Pekanbaru Terhadap Barang Bagasi Y…

Sistem transportasi udara di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan seperti fenomena kerusakan atau kehilangan bagasi tercatat milik penumpang di PT. Garuda Indonesia di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mekanisme penanganan bagasi sudah diatur sedemikian rupa, namun pada praktek lapangan tak jarang terjadi hal yang tidak …

PeLaksanaan Pernikahan Surri Didesa Semunai Kec Pinggir Kab Bengkalis Dinjau …

Edition

-

ISBN/ISSN

191010476-1

Collation

i, 134 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Hukum 340.5 Mar p

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Gugatan P…

Misuse of circumstances as a factor causing disability of the will has not been clearly regulated in the Civil Code. Misuse of circumstances is a doctrine that does not actually originate from civil law. Abuse of circumstances thrives through doctrine and jurisprudence. Agreements regarding misuse of circumstances are more directed towards unlawful acts (onrechtmatige daad) due to the subjectiv…

Tinjauan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Waktu Tertentu Di Hotel Amaris Pekanb…

Banyak perusahaan akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan karyawan dikarenakan peningkatan pesat pandemi Covid-19. Bahkan perusahaan telah membuat keputusan ekstrem, yakni prinsip PHK, pemutusan kontrak kerja sebelum habis masa berlakunya, pengurangan upah, kerja paruh waktu, dan pengangguran serta tidak dibayar. Tujuan penelitian ini untuk mengtehaui pelaksanaan pemutusan hubungan kerja wakt…

Efektivitas Pelayanan Pembuatan Produk Hukum Daerah Di Bagian Hukum Sekretari…

EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN PRODUK HUKUM DAERAH DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK M. SANDY PRAJA GANTA Penelitian ini mengenai efektivitas pelayanan pembuatan produk hukum daerah di bagian hukum sekretariat daerah kabupaten Indragiri hulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan pembuatan produk hukum daerah di bagian hukum se…

Analisis Masalah Pembuktian Parallel Market Behavior Dan Tindakan Anti-compet…

Globalisasi dibidang ekonomi ini memberikan dampak pada persaingan global yang harus dihadapi secara menyeluruh terjadi di seluruh dunia. Sehingga, kondisi ini melahirkan persaingan yang ketat dan tajam, serta memberikan kecenderungan bangsa-bangsa untuk saling mengalahkan satu sama lain di pasar global. Ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak Jerman atas perjanjian Versailles, menjadi salah sa…

Pelaksanaan Pidana Denda Terhadap Pembatasan Jam Malam Dalam Peraturan Pemeri…

Hadirnya aturan pembatasan jam malam di Kota Pekanbaru sendiri berbuntut Pandemi COVID-19 yang masih belum terkendali sepenuhnya sampai sekarang, dimana aturan tersebut memang difungsikan sebagai salah satu penanganan percepatan COVID-19, dengan membatasi kegiatan masyarakat yang tidak berkepentingan di malam hari pukul 22.00-04.00 WIB. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksana…

Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Ditinjau Da…

Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan. Perlindungan terhadap pekerja meliputi perlindungan sosial, ekonomis dan teknis. Namun Pekerja harian lepas kebersihan dan pertamanan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan baik dari segi sosial, ekonomis, dan teknis. Hak-hak setiap pekerja banyak yang belum terpenuhi seperti upa…