Hukum adat mengatur tentang hukum kewarisan. Masyarakat adat batak Toba menganut sistem kekerabatan patrilineal. Pada anak perempuan masyarakat adat batak Toba meniadakan hak waris atas harta orang tuanya. Perbedaan ini yang membuat sengketa kewarisan terjadi dan ada dalam masyarakat adat batak Toba. Upaya penyelesaian sengketa kewarisan negara memiliki peraturan yang mengatur, berupa putusan y…
ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA TERHADAP TRANSFORMASI DIGITAL PERBANKAN SYARIAH DIPEKANBARU OLEH PADILAWATI GULTOM 202310184 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Pengetahuan mahasiswa tentang kemajuan tranformasi digital perbankan Syariah. Transformasi digital banking menjadi isu penting dalam industri perbankan saat ini. Disrupsi digital telah mengubah cara orang melakukan…
POTENSI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BUNGA SARI MENUJU BUMDES BERBASIS SYARIAH DI DESA TAPUNG JAYA KECAMATAN TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU UJANG YAYAN CAHYANA M S 182310304 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bunga Sari yang belum berbasis syari’ah. BUMDes merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi ditingkat de…
Seiring berjalannya waktu produksi minyak pada sumur “R” mengalami penurunan, saat ini sumur “R” memiliki laju alir aktual sebesar 490 BFPD dengan water cut sebesar 90 %, terdiri dari laju alir minyak sebesar 49 BOPD dan laju aliran air sebesar 441 BWPD, dengan tingginya laju alir air pada sumur ini, sumur “R” terindikasi mengalami permasalahan water coning. Water coning terjadi aki…
Lapangan FH merupakan salah satu lapangan yang telah berproduksi sejak tahun 1957 sampai tahun 2017, dan mempunyai Original Oil in Place (OOIP) sebesar 57,12246 MMSTB. Dilihat dari kumulatif produksi dan recovery factor yang kecil pada lapangan FH, sehingga akan melakukan pengembangan lapangan untuk meningkatkan produksi. Lapangan tersebut telah memiliki jumlah sumur sebanyak 73 sumur, diantara…
Jejaring kebijakan yaitu untuk menganalisis beberapa peristiwa penting dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar terhadap aktifitas PT. Padasa Enam Utama dalam pengolahan minyak sawit yang menimbulkan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jejari…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh knowledge sharing dan perilaku cyberloafing terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Pengambilan sampel menggunakan metode Sensus maka sampel pada penelitian ini yaitu 70 orang responden. Jenis dan sumber data adalah data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kue…
Pariwisata memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara. Melalui sektor pariwisata, pemerintah daerah yang memiliki destinasi wisata dapat menghasilkan pendapatan dari setiap tempat tujuan yang mereka miliki. Pengembangan objek wisata adalah hasil dari interaksi antara proses sosial, ekonomi, dan industri. Karena itu, setiap elemen yang terlibat memiliki peran tertentu. Tujuan da…
EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan meliputi Pelayanan Administrasi, Pelayanan Peminjaman Bahan Perpustakaan dan Pelayanan Pengembalian Bahan Perpustakaan. Pelay…
Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan sejumlah persoalan hukum yang cukup kompleks, terutama terkait dengan ahli waris yang tidak termuat dalam putusan pengadilan. Ketidakjelasan mengenai hak-hak ahli waris yang tidak tercantum dalam penetapan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadaan ini berpotensi menyeb…