Untuk melaksanakan fungsi Pembentukan Perda, anggota DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya ialah “hak mengajukan rancangan peraturan daerah dan hak mengadakan perubahan atas Raperda” atau implementasi dari fungsi Pembentukan Perda harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda). Pelaksanaan hak-hak DPRD tersebut tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik. Pelaksanaan …
Jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD sangat tidak sebanding dengan jumlah Ranperda dalam Propemperda yang disepakati antara Pemda dengan DPRD. Dimulai dengan 18, lalu 20, hingga menjadi 22 Ranperda. Ranperda yang telah diajukan ke DPRD disahkan dan Perda tersebut mulai berlaku sehingga Perda Tahun 2020 bisa di Rekap. Pada hasil Rekap Perda Tahun 2020 Perda yang disahkan hanya 3. Masalah pokok…
FUNGSI KOORDINASI DALAM PENGENDALIAN INFLASI DI KABUPATEN SIAK ABSTRAK SAID MUELEGI ZENO Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi koordinasi dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Siak, dengan indikator variabel meliputi rantai perintah, informasi, wewenang, tanggung jawab, dan tujuan. Penelitian yang berlokasi di Sekretariat TPID Kabupaten Siak Kantor Sekr…
Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang di laksanakan oleh pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. pemerintahan desa merupakan lembagan eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsii pemerintahan desa. Berdasark…
Pada penelitian yang berjudul “Fungsi Musik Talempong bagi Masyarakat di Nagari Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat” ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam bagaimana Fungsi Musik Talempong dalam kehidupan Masyarakat di Nagari Andiang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif dengan Metode Kualitatif serta teori fungsi musik yang dikemuk…
KUALITAS PELAYANAN INTERNAL KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL TENAGA PENDIDIK GURU KOTA PEKANBARU PADA BIDANG MUTASI BADAN KEPEWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU Oleh: SULASTRI NELLY ASTUTI ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan internal kenaikan pangkat jabatan fungsional tenaga pendidik guru Kota Pekanbaru pada Bidang Mutasi Badan Kepewaian Daerah Provinsi Riau dan u…
FUNGSI KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN INOVASI DAERAH (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir) Oleh : Misrawati NPM : 207122168 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Rokan Hilir beserta faktor penghambat pelaksanaan fungsi koordinasi Badan Perenc…
Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau) berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteri…
Kajian ini merupakan hasil penelitian dan analisis sistem pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan pada UEK-SP Cahaya Umban Kelurahan Umbansari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada UEK-SP Cahaya Umban sudah efektif. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan terdiri dari data primer da…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang belajar menggunakan pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen semu dengan desain Pretest-Postest Control Group. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh…