Seiring dengan perkembangan teknologi informasi terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pengadilan Tinggi Riau melakukan inovasi untuk memenuhi dan mengimplemantasikan Negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) sesuai dengan Undang-Und…
Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan di bidang kejahatan. Salah satu masalah tindak kejahatan yang marak terjadi adalah tindak pidana penipuan. Adapun kasus yang terkait dengan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan sebagaimana yang akan dijelaskan dalam tesis ini dalam perkara tindak pidana umum, sebagaimana termuat dalam pu…
Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan salah satu serangan yang dilakukan terhadap tubuh, seksualitas serta identitas gender seseorang yang menggunakan teknologi digital sebagai fasilitasnya. Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum salah satu tindak pidana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yaitu revenge porn di wilayah hukum Polda Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk m…
ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perbuatan cabul ini merupakan tindakan yang memberikan dampak yang berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Masalah pokok…
ABSTRAK Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Oleh karena itu, Pengusaha memiliki peranan penting dalam menjamin setiap kesejahteraa…
Di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa: “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriks…
ABSTRAK Perubahan penggunaan minyak tanah ke penggunaan gas LPG sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat sejak tahun 1968. Penggunaan gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) mengubah semua alat bantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti memasak yang sebelumnya menggunakan kompor minyak tanah ke kompor yang menggunakan gas LPG. Penggunaan Gas LPG yang digunakan oleh masyarakat …
ABSTRAK Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999, mengatur tentang hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Artinya ada ketidaksesuai aturan berlaku dengan prosedur seharusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak keperdataan narapidana. Para narapidana tidak memperoleh hak mediasi dalam menyelesaikan p…
ABSTRAK RS Madani tidak menerapkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, hal ini karena pihak RS Madani tidak menyediakan angkutan antar jemput yang diperuntukan khusus untuk perawat perempuan yang bekerja pada malam hari, pihak RS Madani juga tidak memberikan makanan dan minuman yang bergizi terhadap perawat perempuan yang bekerja di malam hari, namun hanya memberikan uang jatah makan s…
ABSTRAK Dalam tradisi Batak Toba, anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga, sedangkan anak perempuan menghadapi kendala dalam mewarisi harta orang tuanya. Ini disebabkan oleh sistem jujuran atau parunjuk atau hantaran tuhor, di mana istri "dibeli" oleh keluarga suami dengan sejumlah uang, dan setelah pernikahan, istri serta anak-anak dari pernikahan tersebut menjadi bagian dari keluarga su…