Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-undan…

Saat ini peningkatan angka perkawinan tidak terdaftar yang terjadi di masyarakat baik pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pra survey awal di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan angka perkawinan tidak terdaftar di masyarakat semakin bertambah meningkat. Namun sampai sekarang dalam praktik nya masih banyak masyarakat kabupaten pelalawan yang minim akan pengetahua…

Tinjauan Yuridis Peran Bp4 Terhadap Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Sebaga…

Saat ini peningkatan angka perceraian yang terjadi di masyarakat baik pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Mayang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan angka perceraian di masyarakat semakin bertambah meningkat. Ditambah maraknya pernikahan dini dimasyarakat. Selain perselisihan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pernikahan dini…

Makna Simbolok Prosesi Nemu Manten Upacara Perkawinan Suku Jawa di Bathin Bat…

Edition

-

ISBN/ISSN

196710037

Collation

i,87 Hlm.; 30x21 cm.

Series Title

-

Call Number

Sendratasik 392.5 Eri m

Studi Kasus Mengenai Tingginya Pelaksanaan Perkawinan Siri Dan Akibat Hukum T…

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Dengan berbagai alasan pembenaran, perkawinan dilakukan melalui berbagai model seperti kawin bawa lari, kawin kontrak hingga perkawinan yang populer dimasyarat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikenal dengan istilah lain seperti ‘kawin bawah tangan’ atau …

Pelaksanaan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Melayu Petalangan Dikabupat…

The provisions regarding marriage have been regulated in detail in the rules of Islamic law, but this is contrary to the rules of customary law which in Islamic law there is no prohibition on ethnic marriage but in customary law there are its own rules regarding marriage. So that there are many problems that arise regarding the prohibition of same-sex marriage, such as the indigenous Malay…

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Beda Agama (studi Kasus Pada …

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, agama, dan sosial. Masyarakat Indonesia yang multikultural dan multiagama sering kali menghadapi tantangan dalam interaksi sosial, terutama dalam konteks pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan berdasarkan hukum masingmasing agama. Hal ini yang menyebabkan munculnya…

Tinjauan Yuridis Legalitas Akta Notaris No.12 Tanggal 08 Mei 2009 Sebagai Per…

Tinjauan Yuridis Legalitas Akta Notaris No.12 Tanggal 08 Mei 2009 Sebagai Perjanjian Pembagian Dan Pemisahan Harta Kekayaan Bersama Yang Dibuat Pasca Perkawinan Sebagai Akibat Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 bahwa dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan berlangsung atau setelah perkawinan s…

Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Desa Buluh Cina Kabupaten K…

Perkawinan adat sesuku di Desa Buluh Cina memiliki ciri khas yang dipengaruhi oleh norma dan tradisi setempat yang mengatur hubungan antara individu dan keluarga. Namun, pelaksanaan perkawinan adat ini seringkali menghadapi tantangan terkait dengan keselarasan antara nilai-nilai adat dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat setempat mengenai k…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melangsungkan Perkawinan Dibawah Umur T…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan fokus pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupa…

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-undang…

Perkawinan dini terdiri dua kata, yaitu nikah dan dini. Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini berarti sebelum waktunya. Dispensasi Nikah adalah pemberian izin dari lembaga hukum kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan alasan dan maksud yang jelas serta pemberian izin dari orang tua. Anak …