Pelaksanaan hak atas pendidikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan masih mengalami permasalahan. Pada penelitian ini dirumuskan masalah pokok mengenai implementasi hak-hak atas pendidikan oleh Pemerintah Daerah Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Kampar (studi kasus Desa Kuntu Da…
Tujuan penelitian ini untuk pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan indikator penilaiannya adalah standard, pengukuran, perbandingan dan pengambilan tindakan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data…
Prostitusi ialah salah satu perbuatan kekerasan seks terhadap wanita yang berpucuk pada masyarakat kelas, dan prostitusi biasanya di laksanakan dengan cara pertukaran badan atau berhubungan badan (seks) dengan beberapa uang atau alat lainya sebagai salah satu alat transaksi jual beli. Adapun defenisi lain tentang prostitusi ini ialah suatu bentuk perlakuan perhubungan alat kelamin tanpa adanya …
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berwenang menjalankan tiga fungsi, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Penelitian ini mengkaji salah satu dari tiga fungsi tersebut, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah baik yang diajukan oleh pemerintah daerah maupun yang bersumber dari usulan DPRD. Ada fenomena…
FUNGSI KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN INOVASI DAERAH (Studi Kasus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir) Oleh : Misrawati NPM : 207122168 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Rokan Hilir beserta faktor penghambat pelaksanaan fungsi koordinasi Badan Perenc…
Penyelenggaraan Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah secara teknis tentunya tidak terlepas dari kegiatan operasional yang akan mendukung terselenggaranya Pemerintahan seperti sarana prasarana berupa aset baik bergerak ataupun tidak bergerak. Aset menjadi unsur penting bagi pemerintah sebagai penunjang dalam bekerja. Untuk itu aset harus dapat dikelola dengan baik agar aset mampu memberikan kon…
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI ABSTRAK Oleh ALEXANDER FEMBRI BUDIAWAN Penerapan sistem dan prosedur akuntansi asset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sejauh …
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2023-2025. Dalam Peraturan Daerah tersebut salah satu yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata, yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terujudnya kepariwisa…
Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur- unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Kebakaran hutan dan lahan di siak merupakan masalah serius sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan sumber daya atau melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Berbagai upaya untuk menguasai tanah dan kebakaran hutan t…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketent…