EVALUASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU ABSTRAK Prastyo Haryawan Penelitian ini memiliki fenomena yaitu kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Kota Pekanbaru.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam hal pajak restoran serta mengedukasi para wajib paja…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan fokus di Kecamatan Singingi. Pelayanan e-KTP merupakan isu strategis dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif deng…
Pariwisata di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menjelaskan bahwa pariwisata berperan penting untuk mendorong pemerataan, memberikan kesempatan berusaha, serta memperoleh manfaat, sekaligus menghadapi tantangan perubahan kehidupan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya ak…
PERAN BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS ABSTRAK Oleh GAMA PERSADA GINTING MUNTE Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Peran Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah dalam Menunjang Kegiatan Pimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam menja…
IMPLEMENTASI PERIZINAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET (STUDI KASUS KAWASAN KOTA PUSAKA KABUPATEN SIAK) ABSTRAK IGA MALINDA 187310342 Kabupaten Siak memiliki aturan bahwa lokasi tempat usaha penangkaran sarang burung walet tidak diperbolehkan di kawasan kota Pusaka, kawasan cagar budaya dan bangunan fungsi hunian yang telah di sebutkan dalam Peraturan Daerah …
Jejaring kebijakan yaitu untuk menganalisis beberapa peristiwa penting dalam pembuatan kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan ditingkat Kabupaten/Kota yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar terhadap aktifitas PT. Padasa Enam Utama dalam pengolahan minyak sawit yang menimbulkan limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jejari…
kekayaan Indonesia harus di kelola dengan baik sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasi oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan terhadap potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil juga harus sejalan dengan upaya perlindungan dan pelestarian,…
Pelaksanaan hak atas pendidikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan masih mengalami permasalahan. Pada penelitian ini dirumuskan masalah pokok mengenai implementasi hak-hak atas pendidikan oleh Pemerintah Daerah Tentang Standar Nasional Pendidikan di Kabupaten Kampar (studi kasus Desa Kuntu Da…
Tujuan penelitian ini untuk pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan indikator penilaiannya adalah standard, pengukuran, perbandingan dan pengambilan tindakan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data…
Prostitusi ialah salah satu perbuatan kekerasan seks terhadap wanita yang berpucuk pada masyarakat kelas, dan prostitusi biasanya di laksanakan dengan cara pertukaran badan atau berhubungan badan (seks) dengan beberapa uang atau alat lainya sebagai salah satu alat transaksi jual beli. Adapun defenisi lain tentang prostitusi ini ialah suatu bentuk perlakuan perhubungan alat kelamin tanpa adanya …