Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks pemberantasan korupsi, negara telah mengadopsi pendekatan hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam Putusan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemenuhan hak anak di LP…
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik islami aparatur desa terhadap kecenderungan fraud pengelolaan keuangan desa Penelitian ini merupakan Penelitian eksploratory bertujuan untuk mencari pola data dalam kasus dimana belum ada atau masih terbatasnya teori yang menyatakan bagaimana hubungan antar variabel. Metode analisis yang digunakan adalah metode Stru…
Penelitian ini membahas eksekutorial objek jaminan fidusia dalam pembiayaan non-bank berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUUXIX/2021. Putusan ini mengubah ketentuan eksekusi sertifikat fidusia yang sebelumnya dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, dengan menekankan pentingnya adanya kesepakatan atau pembuktian wanprestasi terlebih dahulu. Implikasi putusan ini berdampak pada…
Lembaga pembiayaan atau jaminan fidusia memungkinkan kepada pemberi fidusia masih tetap menguasai benda yang dijaminkan, karena hanya hak kepemilikannya saja diserahkan kepada kreditur atas dasar kepercayaan. Dalam hal pembiayaan pembelian mobil, maka mobil dapat tetap dikuasai oleh debitur namun hak kepemilikannya diserahkan kepada kreditur dengan perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia…
Perkembangan ekonomi nasional pada era globalisasi menempatkan korporasi sebagai salah satu aktor strategis dalam kegiatan industrialisasi dan modernisasi. Di samping memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara, aktivitas korporasi juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menonjol adalah p…
ANALISA PENGARUH ABU BATU TERHADAP KUAT LENTUR TARIK BETON PADA PERKERASAN RIGID FS 4,5 MPA DI KABUPATEN KARIMUN ABSTRAK Kebutuhan material beton yang terus meningkat pada pembangunan infrastruktur perkerasan jalan menuntut pemanfaatan material alternatif yang ramah lingkungan dan ekonomis. Salah satu material yang berpotensi digunakan sebagai pengganti sebagian pasir alam adalah abu batu. Pene…
agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan selama keputusan diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.121 K/Pid.Sus/2020 kasus Karen Agustiawan. BJR penting untuk melindungi direksi, mendoro…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah termuat berbagai regulasi-regulasi yang sifatnya khusus dalam memperlakukan anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai saksi, maupun anak sebagai korban dalam proses peradilan pidana. Namun, demikian meskipun telah diberikan ketentuan khusus ternyata tidak dapat menjamin tindakan aparat penegak hukum dalam memperl…
Upah merupakan wujud penghargaan negara terhadap martabat manusia yang bekerja sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945. Namun pasca berlakunya UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja jo. PP No. 49/2025 tentang Pengupahan, kedudukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terdegradasi dari angka dasar menjadi sekadar bahan pertimbangan dalam formula upah minimum. Hal ini bert…