PENGAWASAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DPRD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017-2021 ABSTRAK Arya Pratama Keberadaan suatu Peraturan Daerah sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menyejahterakan masyarakat, oleh sebab itu perlu dilakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan D…
Klien pemasyarakatan tindak pidana terorisme yang menjalani pembebasan bersayarat berada dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban untuk menjalankan pengawasan terhadap progam pembimbingan yang diberikan kepada klien pemasyarakatan selama menjalani pembebasan bersyarat guna memastikan bahwa klien…
Tujuan penelitian ini untuk pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Rokan Hilir). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dengan indikator penilaiannya adalah standard, pengukuran, perbandingan dan pengambilan tindakan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data…
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir selaku wakil ketua gugus tugas dalam percepatan penanganan darurat Covid 19 memiliki peran melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk penanganan Covid 19, dimana penggunaan keuangan daerah tersebut dilakukan melalui belanja tidak terduga. Inspektorat selaku instansi pengawas diberikan amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawas…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir terhadap ketaatan pelaku usaha/kegiatan melaksanakan ketentuan yang terdapat didalam dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL) dan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Pengawasan adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen dap…
Penataan Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan-kebijakan pemerintah, seperti penggusuran karena kehadiran pedagang kaki lima tersebut sering dikaitkan dengan dampak negative bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib, kadang kala keberadaan pedagang kaki lima tersebut menimbulkan ketidaknyamanan terhadap jalannya lalu lintas dis…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan pengawasan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan prosedur meneliti yang menghasilka…
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah yaitu untuk mengetahui hambatan-hambatan Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Pengelolaan Limbah. Indikator pada peran yang digunakan terdiri atas norma, Individu dalam…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terhadap pemanfaatan air tanah di Kota Pekanbaru dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, da…
Seiring dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada minyak tanah dan meningkatkan efisiensi energi, program konversi minyak tanah ke LPG telah dilaksanakan secara nasional. Program ini didukung oleh kebijakan subsidi LPG untuk memastikan keterjangkauan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan…