Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan menjadi isu penting dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Tindak pidana pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP kerap terjadi dan menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan. Pengeroyokan, sebagai bentuk kekerasan kolektif, tidak hanya menimbulkan kerugian …
Tindak pidana pencabulan anak dibawah umur telah menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Siak Hulu. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencabulan anak dibawah umur dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memahami bagaimana sistem penegakan hukum terhadap tindak pid…
Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bukanlah fenomena baru, namun telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama di Indonesia. Penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi merupakan permasalahan serius yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi, distribusi energi, dan keadilan sosial di Indonesia. Persoalan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pemmbukt…
Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor (POLSEK) Kuantan Tengah dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kuan…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Pengungkapan CSR, Intensitas Aset Tetap, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2021-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber da…
Dalam praktik peradilan pidana, terkadang hakim menemukan perkara- perkara yang sifatnya ringan dan tidak memiliki dampak yang signifikan dalam masyarakat, yang secara sosial, dianggap tidak perlu dijatuhi pidana, akan tetapi tetap dipidana karena belum adanya aturan yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan maaf pada jenis perkara tersebut. Rumusan masalah dalam penulisan tes…
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang diberi wewenang oleh negara dalam bidang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dibalik maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang merugikan keuangan negara dari jumlah ya…
Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas menjelaskan bahwa sebagai aparatur sipil negara yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertugas melayani masyarakat, pegawai negeri harus mempertanggungjawabkan tindakan dan serta kinerjanya kepada masyarakat. Dalam hal ini, jika seorang Aparatur Sipil Neg…
Praktik Insider Trading di Indonesia masih dianggap sulit diwujudkan berkenaan dengan proses ditegakkannya hukum serta pelaksanaan sanksi-sanksi pada pelaku. Belum adanya pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor1 publik akibat praktik insider trading, membuat para investor publik kerap kali mengalami kebingungan akan upaya hukum apa yang perlu mereka tempuh untuk men…
Tindakan main hakim sendiri merupakan Tindakan yang timbul karena adanya reaksi dari Masyarakat baik secara individu maupun dalam bentuk massa yang diakibatkan dari kondisi Dimana hak-hak dan ketentraman mereka terusik karena adanya tindak pidana yang merugikan baik secara materiil maupun imateriil, yang dalam praktiknya diwujudkan dalam bentuk kekerasan. Penelitian ini dilakukan di polres kuan…