KOORDINASI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PANGLIMA RAJA DI DESA SUNGAI AKAR KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU ABSTRAK Bima Pranata Costara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu cara Kementerian Desa, dalam membangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah pede…
Obat memiliki peran vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat, namun penjualannya secara online sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab dengan iklan menyesatkan. Kondisi ini merugikan konsumen karena informasi yang disampaikan tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus, pengawasan ketat, serta perlindungan hukum yang jelas agar konsumen terlindungi dari peredaran …
Pemanfaatan e-commerce sebagai sarana transaksi jual beli semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi, salah satunya melalui platform Shopee. Di sisi lain, peningkatan transaksi tersebut juga diikuti dengan munculnya berbagai permasalahan, khususnya terkait barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan pesanan. Kondisi ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan sengket…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA SERAPUNG KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN ABSTRAK Oleh Mahendra Badan permusyawaratan desa merupakan perwujudan dari demokrasi desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa bertanggung jawab untuk menetapkan peraturan desa dan untuk memenuhi dan membimbing aspirasi warg…
Perzinahan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai agama, norma kesusilaan, serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat adat Melayu di Desa Aur Cina. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada keretakan rumah tangga, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial dan merusak marwah adat dalam kehidupan bermasyarakat. Di Desa Aur Cina, Kabupaten Indragiri Hulu…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada kawasan hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta ketidakpastian hukum. dalam praktiknya,penegakan hukum terhadap tindakan tersebut belum optimal, khususnya dalam menjerat aparat desa sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana…
Kata Kunci: Pengelolaan. Pasar Desa. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli didalam melakukan transaksi ekonomi. Dimana dalam pasar tradisional terdapat interaksi tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Pasar desa sei kandis merupakan pasar tradisional yang dikelolah langsung oleh pihak pemerintah desa dengan melalui pembentukan kepengurusan pasar yang telah diatur d…
Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u…
Sengketa hak atas tanah ulayat merupakan konflik agraria yang melibatkan Masyarakat Adat Kampa dengan PT. Tasmapuja di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, permasalahan yang timbul akibat perbedaan pandangan mengenai status, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang secara adat diakui dengan hak komunal masyarakat, namun secara administratif telah diberikan izin Hak Guna Usaha(HGU) kepada PT. Tasmapu…
Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sering menimbulkan sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Permasalahan ini juga terjadi pada PT WOM Finance Cabang Pekanbaru, di mana sejumlah konsumen mengalihkan kendaraan yang dijadikan jaminan tanpa izin dari …