Program Bermarwah Maju dan Sejahtera adalah Program Bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah. Melalui program Bantuan Keuangan Desa Bermasa ini, sebanyak 136 desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis akan dikucurkan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebanyak 1 milyar per desa. Penelitian ini bertujuan unt…
Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menjalankan amanat tersebut melalui berbagai kebijakan dan program so…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, apa saja faktor penghambatnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kapasitas aparatur desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan peng…
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Muncul dan perkembangnya usaha waralaba ini tentunya akan membawa masalah baru terhadap dunia hukum, dip…
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (STUDI DI DESA UJUNG TANJUNG KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) ABSTRAK Nur Azizah Salah satu bentuk tugas dan fungsi desa atau pemerintah desa adalah pembangunan fisik desa. Dalam pembangunan fisik desa terdapat masalah di Balai Pertemuan dan Jalan Usaha Tani. Untuk mengetahui hal itu diperlukan kinerja pemerintah desa dan fa…
Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam tugas, fungsi, peran, wewenang dan tanggungjawab pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi Pakta Integritas Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam Meni…
Pertimbangan yang mendasari penelitian ini bahwa masih terbatasnya kapasitas Pemerintah Kelurahan Tanjung Rhu setelah menjadi perangkat kecamatan, padahal kelurahan dituntut untuk melahirkan karakter efficiency, effectiveness dan responsiveness didalam pelayanan bagi masyarakat. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengembangan kapasitas pemerintah Kelurahan Tanju…
Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Organisasi dalam hal ini mampu menyusun dan mengorganisasikan sumber daya pegawai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungus memiliki keterkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan rencana yang disusun matang dan terperinci …
Pembangunan desa juga harus diperhatikan untuk memenuhi semua aspek fisik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dituntut kemampuan aparat pemerintah desa untuk mampu melaksanankan pembangunan dengan baik dan berkelanjutan. Peran pemerintah desa harus dioptimalkan lagi demi meningkatkan kepercayaan dan paritisipasi publik atas pembangunan yang dilakukan. Metode penelitian ini adalah kuali…