Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena perceraian yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai pihak yang pa- ling rentan dirugikan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjamin perlindungan hak anak meskipun perkawinan orang tua telah ber- akhir. Namun, dalam realitasnya sering terjadi kesenjangan (gap) antara aturan hukum yang ideal (d…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perubahan pengaturan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terkait peran notaris sebagai pejabat umum yang…
Penggunaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas transportasi, khususnya penggunaan sepeda motor. Namun dalam praktiknya masih ditemukan peredaran dan penggunaan BBM yang tidak sesuai standar mutu, terutama BBM eceran yang dijual di pinggir jalan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan pada sepeda motor serta menyebabkan kerugi…
Hukum di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut sistem hukum campuran meliputi hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam dalam mengatur kehidupan bermasyarakat termasuk aspek perkawinan. Salah satu syarat pentingnya adalah batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menjamin kesiapan fisik, mental, dan so…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa penyalahgunaan narkotika telah dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, praktik penyalahgunaan narkotika masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di wilayah hukum Polsek Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang merupakan kaw…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) sebagai kewajiban hukum perusahaan dalam mendukung penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar perekonomian daerah. Selain memenuhi aspek normatif, pelaksanaan TJSP juga diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. PT. Bank Nagari seba…
Perlindungan hak tanah ulayat masyarakat adat Rempang merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin hak atas tanah dan ruang hidup. Secara normatif, pengakuan terhadap hak ulayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya Pasal 3 yang mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih ada dalam kenyataannya. Namun, dalam praktiknya masih…
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DALAM PEMASANGAN KWH METER DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS ABSTRAK Oleh : DEDY WAHYUDI Pelayanan Pemasangan Baru KWH Meter pada Perusahaan Listrik Negara belum memberikan kepuasan bagi masyarakat dikarenakan lambatnya penyelesaian pemasangan KWH meter. Pelayanan Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Mandau Kabupaten Be…
PENGARUH BEBAN KERJA KARYAWAN DAN INSENTIF TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN (PERAWAT) DI RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA PEKANBARU ABSTRAK Harri ramadhan Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu Beban kerja (X1), Insentif (X2) Sebagai variabel bebas, dan Semangat kerja (Y) Sebagai Variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Beban Kerja karyawa…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi Pengaruh Potongan Harga Terhadap Volume Penjualan Produk Skincare Pada Klinik Kecantikan Anye Medical Estetik Diklurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.Variabel X dalam penelitian ini adalah Potongan harga dengan indikator Jumalh Potongan Harga dan Masa Potongan Harga sedangkan variabel Y dalam penelitian ini adalah…