Filter by
Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis Dalam Pem…
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa yang disingkat LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Tujuan utama dalam penelitian ini mengetahui peran Dinas Pemberdayaan …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 227322065
- Collation
- i, 100 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Bono Di Kecamatan Te…
Pariwisata memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara. Melalui sektor pariwisata, pemerintah daerah yang memiliki destinasi wisata dapat menghasilkan pendapatan dari setiap tempat tujuan yang mereka miliki. Pengembangan objek wisata adalah hasil dari interaksi antara proses sosial, ekonomi, dan industri. Karena itu, setiap elemen yang terlibat memiliki peran tertentu. Tujuan da…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 227321037
- Collation
- i, 87 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Peran Lurah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan…
Pemerintah kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakatnya. Diharapkan dengan terciptanya pemerintahan kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efekt…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 227322068
- Collation
- i, 171 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Prinsip Checks And Balances Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Tata Kerja Ant…
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah melalui dua institusi, yakni Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah dan DPRD menjadi pelaksana urusan pemerintahan di daerah yang memiliki kedudukan sejajar, dan sama-sama bertanggungjawab atas pelaksanaan pemerintahan di daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya. DPRD Kabupaten Kampar …
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022181
- Collation
- i, 137 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Dprd Kabupaten Ka…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berwenang menjalankan tiga fungsi, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan. Penelitian ini mengkaji salah satu dari tiga fungsi tersebut, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah baik yang diajukan oleh pemerintah daerah maupun yang bersumber dari usulan DPRD. Ada fenomena…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 211022182
- Collation
- i, 137 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua Terlantar ( Studi Kasus Upt Pelayanan …
Penulisan Tesis ini dilatarbelakangi oleh ketentuan Manusia sebagai subyek hukum (rechtssuyect/subyectum juris) yang memiliki hak dan kewajiban, berlakunya manusia sebagai pemegang hak dan kewajiban dimulai saat manusia dilahirkan dan berakhir pada saat manusia meninggal dunia, salah satu hak dan kewajiban dalam hukum keluarga adalah hak dan kewajiban alimentasi, Alimentasi men…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 221022191
- Collation
- i, 126 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Analisis Kinerja Guru Dalam Proses Pembelajaran Di Smp Muhammadiyah Kecamatan…
Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu guru SMP Kecamatan Pasir Penyu masih banyak yang belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Penggunaan metode ceramah yang diberikan oleh guru sebagai metode yang selalu dipak…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 217122094
- Collation
- i, 120 Hlm.; 30X21 cm
- Series Title
- -
- Call Number
- -
Dualitas Penalaran Hukum Hakim Terhadap Tafsir Perbuatan Melawan Hukum Tindak…
Konsekuensi hukum yang timbul pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 adalah terdapatnya kekosongan norma hukum mengenai pengaturan sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi, dalam pengertian bahwa sifat melawan hukum materil (materiel wederrechtelijkeheid) tidak dianut lagi dalam norma hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di In…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201022132
- Collation
- i, 111 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Hukum 340.5 Bob d
Eksistensi Sanksi Pidana Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Info…
Proses penegakan hukum dari suatu tindak pidana dimulai dari proses penyelidikan oleh kepolisian. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menghadirkan beberapa ketentuan sanksi pidana, namun tidak dapat diproses sanksi pidananya tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Undang-Undang tersebut juga mengatur bahwa apa…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 201021075
- Collation
- i, 119 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Pidana 345.01 Akm e
Efektivitas Kualitas Pelayanan Publik Bagi Pengunjung Perpustakaan Pada Dina…
EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BAGI PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN ROKAN HILIR ABSTRAK Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan meliputi Pelayanan Administrasi, Pelayanan Peminjaman Bahan Perpustakaan dan Pelayanan Pengembalian Bahan Perpustakaan. Pelay…
- Edition
- -
- ISBN/ISSN
- 207121118
- Collation
- i, 104 Hlm.; 30x21 cm.
- Series Title
- -
- Call Number
- Publik 303.38 Dip e
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Language 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography