Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik penarikan kendaraan akibat kredit macet yang dilakukan secara sepihak, yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum dan mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai …
Benda yang telah dibebani jaminan fidusia oleh pemberi fidusia (debitur) wajib didaftarkan oleh penerima fidusia (kreditur) di kantor pendaftaran jaminan fidusia seperti yang sudah ada dalam ketentuan pada pasal 11, jo pasal 13, jo pasal 15. Pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum bagi kreditur dan debitur. Penjualan dengan cara …
Pemberian kredit dengan Hak Tanggungan sebagai jaminan merupakan perjanjian penjaminan yang terkait dengan perjanjian utama, yakni perjanjian kredit. Perjanjian penjaminan ini memiliki sifat tambahan terhadap perjanjian utama tersebut. Tujuannya tidak hanya untuk menjamin pelunasan atau pemenuhan kewajiban debitor kepada kreditor, tetapi juga mempermudah penyelesaian perselisihan jika debitor g…
Hak atas tanah adalah sebagian besar Jaminan Kredit yang banyak dijaminkan oleh masyarakat berupa hak tanggungan kepada bank. Karena nilai jaminan terhadap hak atas tanah tersebut dinilai besar dan bergantung pada nilai tanah yang akan dijaminkan. Selain itu jaminan kredit dengan hak atas tanah terdapat hak tanggungan yang akan di bubuhkan pada bukti kepemilikan hak atas tanah yang dijaminan ke…
Perbankan merupakan agen pembangunan dalam kehidupan suatu negara, yang mempunyai kegiatan pokok menghimpun dana dari masyarakat,kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju ke arah lebih produktif. Dalam menyalurkan pinjaman, bank selalu mewajibkan pihak Debitor untuk menyediakan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan. Dengan jaminan tersebut bank sebagai kre…
Penerapan eksekusi objek jaminan fidusia mengalami perubahan signifikan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX-2021, yang menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan jika debitur secara sukarela mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan. Jika tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur, maka eksekusi harus melalui Pengadilan Negeri. Perubahan ini menimb…
Lembaga fidusia dan prosedur eksekusi dalam fidusia ini baru saja menjadi materi uji undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019. Dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur maka kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri (PN)…
Eksekusi barang bukti dalam kasus tindak pidana korupsi merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Namun, pelaksanaan eksekusi sering menghadapi kendala, terutama jika barang bukti berada di luar wilayah hukum Kejaksaan Negeri yang menangani perkara tersebut. Rumusan masalah da…
Sampah menjadi polemik isu yang terus yang terus terjadi, salah satu faktor penyebabnya dikarenakan sampah belum mendapat penanganan secara khusus dari pemerintah, minimnya sarana dan prasarana tekhnologi pengolahan sampah dan terus meningkatnya jumlah sampah yang disebabkan oleh banyak faktor, tetapi yang paling dominan ialah disebabkan oleh manusia itu sendiri dan banyak pula diluaran sana ok…
Tanah adalah permukaan bumi yang digunakan untuk usaha. Tanah merupakan kekayaan yang lebih mengikat daripada hukum kekayaan lainnya. Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa hak-hak yang dimaksud dalam ayat (1) memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya . Penelitian skripsi ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu : p…