Kinerja keuangan merupakan indikator krusial bagi keberlanjutan bank BPRS dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Ditengah dinamika ekonomi nasional, profitabilitas ekuitas menjadi cerminan efektivitas manajemen dalam mengelola aset dan memitigasi resiko pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Return On Assets (ROA) dan Non Performin…
Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk kontrak antara lembaga pembiayaan dan konsumen untuk memperoleh barang dengan sistem angsuran yang dijamin melalui fidusia. Dalam praktiknya, PT Indo Mobil Finance Cabang Kota Pekanbaru sering menghadapi wanprestasi debitur, seperti keterlambatan pembayaran dan pengalihan objek jaminan tanpa izin. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum dan hambata…
Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur merupakan pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan sering menimbulkan sengketa antara konsumen dan perusahaan pembiayaan. Permasalahan ini juga terjadi pada PT WOM Finance Cabang Pekanbaru, di mana sejumlah konsumen mengalihkan kendaraan yang dijadikan jaminan tanpa izin dari …
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum penarikan objek jaminan oleh kreditur terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan, dengan studi kasus pada Summit Otto Finance Kota Pekanbaru, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari tindakan penarikan sepihak objek jaminan oleh kreditur a…
Dalam absensi karyawan, PT Federal InternationalFinance menerapkan aplikasi yang bernama absenku professional. Di aplikasi tersebut data kehadiran karyawan langsung terhubung oleh e-mail fungsi personalia dan direktur. Dokumen yaang digunakan dalam sistem penggajian PT Federal InternationalFinance yaitu : kartu jam hadir, daftar gaji, amplop gaji dan bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang di…
The decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 2/PUU-XIX/2021 is a decision to decide on fiduciary guarantee cases. All judicial decisions must have legal implications for various parties. The purpose of legal research is to find out how the judge's considerations in the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 2/PUU-XIX/2021 and legal …
The potential of BUMDes as an independent business institution for rural communities in providing the welfare of the village community itself.5 So that rural people can develop their potential, so they are not disadvantaged and benefit more, a backflow is needed in the distribution of natural resources and policies. This study covers the main problem of how the role of the Village Government i…
ABSTRAK Meskipun fidusia telah diatur secara komprehensif, tidak dapat dihindari bahwa debitur mungkin tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya Jika debitur sakit atau meninggal dunia, kewajiban pembayaran hutang tidak otomatis hilang, sebaliknya, kewajiban ini diturunkan kepada ahli waris debitur. Jika debitur tidak mau atau tidak mampu membayar, proses penyelesaian kredit dapat meli…
ABSTRAK Fidusia merupakan bentuk lembaga jaminan yang memberikan jaminan hak atas kepemilikan benda. Lahirnya konsep fidusia dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat akan kredit yang dijamin dengan benda bergerak, namun benda tersebut masih digunakan oleh pihak yang memberikan jaminan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU- XVIII/2019 dikeluarkan, yang menguji validitas Undang-Undang Nomo…
Perjanjian pemberian kredit kendaraan bermotor roda empat (mobil) ini dilakukan dengan jaminan fidusia, karena fidusia berhubungan dengan hukum perjanjian. Pemberian kredit kendaraan bermotor roda empat melalui Perusahaan pembiayaan sering kali menimbulkan sengketa antara pihak debitur dengan kreditur yang tidak jarang melakukan perjanjian. Sehingga pihak kreditur dalam hal ini PT BCA Finance m…