Mediasi merupakan salah satu mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang diwajibkan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban ini bertujuan mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta memberikan penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution bag…
Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana termasuk salah satu nya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). mediasi penal merupakan suatu proses komunikasi antara korban dan pelaku tindak pidana dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak, baik dilakukan secar…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian dan peran mediasi di pengadilan agama sebagai sarana penyelesaian sengketa yang tidak hanya berfokus pada putusnya hubungan suami istri, tetapi juga pada kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi dan fungsi mediator dalam hal nafkah anak pada pe…
ABSTRAK Meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menuntut adanya upaya penyelesaian sengketa yang tidak hanya berujung pada putusan perceraian, salah satunya melalui mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan serta menilai efektivitas mediasi dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitia…
Mediasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Dalam penelitian ini, mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Ujung Tanjung Kelas 1B yang dilakukan melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan…
Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diwajibkan dalam setiap perkara perdata di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum perkara diperiksa melalui proses litigasi. Namun, dalam praktiknya tingkat keberhasilan mediasi, khususnya dalam pe…
Jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam praktiknya, pemutusan hubungan kerja sepihak sering menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengus…
Adanya sengketa warisan tanah yang terjadi di Nagari Tanjung, Kabupaten Tanah Datar, menjadi dasar utama dilaksanakannya penelitian ini. Sengketa tersebut muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai status objek waris, antara harta pusaka tinggi yang tunduk pada hukum adat Minangkabau dan harta pusaka rendah yang tunduk pada hukum perdata serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam masyarakat adat, penye…
Transformasi hukum ketenagakerjaan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 telah mengubah paradigma perlindungan pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara fundamental, dari jaminan kepastian kerja menjadi fleksibilitas pasar kerja. Perubahan norma materiil mencakup perluasan durasi kontrak hingga lima tahu…
Penelitian ini berlandaskan teori Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang memandang mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa melalui bantuan pihak ketiga netral yang bertujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela. Berdasarkan teori tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama, yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru dan men…