Amanat konstitusi Pasal 31 UUD NRI 1945 dan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2025 mewajibkan negara mewujudkan pemerataan mutu pendidikan tanpa diskriminasi wilayah. Namun, realitas empiris di Kabupaten Siak menunjukkan anomali yang tajam. Tingginya kapasitas fiskal APBD dari sumber daya alam nyatanya tidak berbanding lurus dengan capaian pendidikan dasar, dimana Ratarata Lama Sekolah (RLS) masyara…
Hak inisiatif legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan instrumen fundamental dalam arsitektur otonomi daerah untuk menjamin bekerjanya mekanisme perimbangan kekuasaan. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2019-2023 menunjukkan anomali serius. Data menunjukkan agenda pembentukan peraturan daerah didominasi mutlak oleh inisiatif eksekutif (82,5%), sementa…