Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyampaikan aspirasi warga di Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD belum sepenuhnya optimal dala…
Pembangunan pusat pemerintahan baru sering kali menjadi katalisator perubahan nilai lahan di wilayah sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan Komplek Kantor Walikota Dumai terhadap harga tanah di radius 1.500 meter, serta mengidentifikasi faktor dominan yang memengaruhi fluktuasi tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pen…
Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik sebagai indikator dalam penilian kinerja pemerintah baik tingkat pusat ataupun daerah karena penyelenggaraan pemerintah akan dikatakan baik apabila pelayanan publiknya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasaan kepada masyarakat karena m…
Pelayanan terdekat yang sering berkaitan dengan masyarakat adalah pelayanan yang dilakukan dikantor Desa. Banyak sekali hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kantor Desa seperti misalnya pembuatan Surat Pengantar Pembuatan KTP dan KK, Surat Izin Menikah, Surat Keterangan Pindah Domisili, Surat Keterangan Usaha atau Surat Izin Usaha Masyarakat dan lain sebagainya. Tujuan penelitian Untuk…
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan E-Government di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan, dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi serta layanan dari pemerintah. Kabupaten Siak, mengembangkan…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dalam Kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas p…
Agile Governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Prinsip Agile Governance ini dapat diterapkan dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Agile Governance di Kantor Camat Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. M…
KOLABORASI PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PANTAI RAJA KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR ABSTRAK Ayu Mustika Putri 197310066 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik Pemerintah Desa bekerja sama dengan para stakeholder selama proses pembangunan infrastruktur, dan juga untuk menemukan kendala yang menghalangi kerja sama tersebut. Pendeka…
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi camat dalam membina pemerintahan kelurahan di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekat…