Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya sengketa kepemilikan tanah yang berasal dari tanah ulayat dalam pembangunan jalan tol Pekanbaru–Bangkinang di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, yang berujung pada Perkara Nomor 72/Pdt.g/PN-BKN/2024. Pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari proyek strategis nasional seringkali menimbulkan konflik antara kepentingan negara dalam pengadaan…
Pemerintah sebagai pihak penyelenggara dan mempunyai kewenangan serta menguasai juga mengelola tanah yang dipakai dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Secara luas masih abai dalam perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bidang pertanahan yang aman, mantap dan transparan terhadap masyarakat. Ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah karena kebijakan pengelol…
ABSTRAK Penelitian ini membahas pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur di tanah milik pribadi di Lingga, Indonesia, yang berakar pada kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Agraria. Meskipun Indonesia berkomitmen sebagai "negara hukum," implementasi peraturan yang efektif sering kali tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan tantangan dalam proses …
Penelitian ini dilakukan oleh Peneliti untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 37/Pdt.G/2018/PN Sak. Untuk pembangunan Jalan tol Pekanbaru – Kandis – Dumai sebagai masyarakat yang terdampak dari proses pembangunan jalan tol melakukan gugata…