ANALISIS INTERPRETASI HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-002482.99/2020/PP/M.XIVB TAHUN 2021 PERKARA GUGATAN BEA PEROLEHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ABSTRAK Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Peran penerimaan sektor pajak memberikan kontribusi hingga mencapai Rp1.744 Triliun atau sebesar 82,85% dalam Anggaran Pen…
Pengadilan pajak yang sistem lembaganya merupakan dua kekuasaan negara saat ini menimbulkan keraguan, karena Pengadilan Pajak harus bertindak independen dan adil dalam memberikan keputusan, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Menteri Keuangan terkait mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dan perwujudan Pengadilan Pajak yang independen setelah adanya pu…