Badan Usaha Milik Kmpung (BUMKam) menjadi alternatif pembiyaan yang diminati masyarakat desa karena prosedurnya lebih sederhana. Namun, pelaksanaan perjanjian kredit masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran debitur, keterlambatan pembayaran, penggunaan dana untuk konsumtif, serta tingginya suku bunga. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kredit macet yang dapat mengganggu likuiditas…
Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemilik usaha rental mobil pada perjanjian sewa-menyewa yang mengalami kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan studi kasus di CV. Fadlan Utama Mandiri Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik usaha rental mobil, fakt…
Sengketa jual beli tanah yang dilakukan secara lisan masih sering terjadi dalam masyarakat, faktor utamanya karena kebiasaan dan kurangnya pemahaman hukum. Permasalahan semakin kompleks ketika sengketa tersebut berujung pada putusan onslag, yakni putusan yang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Masalah pokok dari penelitian ini Bagaimanakah…
ABSTRAK Secara tegas, KUH Perdata mengatur bahwa penyewa wajib menanggung tanggung jawab jika ada kerusakan pada barang selama masa sewa. Namun, jika kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh penyewa dan dapat dibuktikan, maka penyewa tidak dapat diminta untuk bertanggung jawab atas kerusakan itu. Meski begitu, dalam praktiknya, masih terdapat individu yang tidak memahami tanggung jawabnya, sehi…
Aturan agunan diatur dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2023 terkait Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang membagi agunan menjadi 2 (dua) bagian yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Bank sebagai Penyalur KUR Mikro dalam perjanjian kerjasama dengan Pemerintah pasti tidak lepas dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan sudah seharusnya mematuhi aturan agunan dalam Permenko Nomor 1 Tahun 202…
Pembangunan ekonomi sebagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kebijakan ekonomi adalah untuk mempercepat pemulihan perekonomian dan memantapkan landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan menurut sistem perekonomian kerakyatan yang antara l…
ABSTRAK Penelitian ini mengkaji mengenai wanprestasi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Cabang Pembantu Air Tiris Kecamatan Kampar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya terjadinya kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan, khususnya yang menyalurkan kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang mencerminkan adanya tant…
Perjanjian Franchise memuat seperangkat syarat, ketentuan, dan kewajiban yang dibuat oleh franchisor dan dikehendaki oleh franchisee. Perjanjian franchise memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisor dan franchisee, misalnya hak wilayah yang dimiliki franchisor, ketentuan pelatihan, biaya yang harus dibayar franchisor kepada franchisee, dan ketentuan lain yang m…
?Perilaku untuk membeli mobil bekas bagi kebanyakan orang sebagai pilihan kedua prang yang gampang dan juga praktis demi menunjang kebutuhan akan kendaraan untuk aktivitas. Pembelian mobil bekas seringkali menimbulkan permasalahan, terutama terkait kondisi mobil yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan penjual. Posisi pembeli masih lemah dalam melakukan perjanjian jual beli, sehingga hak-hak pe…
Provinsi Riau yang menyumbang lebih dari 20% produksi nasional membawa dampak serius terhadap keberlanjutan lingkungan, khususnya hilangnya biodiversitas akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur. Perjanjian perdagangan internasional seperti WTO, RSPO, dan EUDR menuntut penerapan prinsip keberlanjutan yang ketat, namun dalam praktiknya seringkali terjadi ketimpangan antara standar …